Beranda Makassar Ini Pandangan Fraksi DPRD Makassar Terhadap Ranperda APBD 2022

Ini Pandangan Fraksi DPRD Makassar Terhadap Ranperda APBD 2022

HERALDMAKASSAR.COM – Rapat Paripurna DPRD Makassar kembali digelar dalam rangkaian pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (16/11/2021).

Rapat Paripurna kali ini diagendakan dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Penjelasan Walikota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang APBD TA. 2022.

Dalam penyampaian pandangan fraksi, Yeni Rahman dari Fraksi PKS mengimbau pemerintah merevisi perda tentang retribusi pajak daerah, meminta skema rancangan pekerjaan drainase dari Dinas PU di dua tahun terakhir, dan meminta Dukcapil berinovasi masalah data kependudukan sehingga tidak menyusahkan masyarakat.

Sedang, pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan melalui Kasrudi, yang menyatakan adanya optimisme Pemerintah Kota Makassar atas melandainya kasus penyebaran Covid-19 diiringi oleh program Makassar Recover.

Selanjutnya, Sahruddin Said (F-PAN) mengungkapkan, pentingnya strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dan juga menyampaikan sejumlah pelayanan terhadap masyarakat yang masih banyak menemukan kendala.

“Korban tawuran daerah utara makin memprihatinkan, kami minta tindakan Pak Wali secepatnya. Kalau perlu kita kerjasama dengan pihak kepolisian yang disiagakan 24 jam,” ujarnya.

Sementara Ari Ashari Ilham (F-Nasdem), diantaranya meminta penjelasan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup signifikan dari berbagai sumber pendapatan. Pihaknya juga meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan sarana air bersih pada daerah yang belum tersentuh.

Sedangkan Arifin Dg. Kulle yang didaulat membaca pandangan umum Fraksi Demokrat, berharap pemerintah tetap fokus dalam penanganan Covid-19. Serta mengedepankan prinsip akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lain halnya Fraksi Golkar yang memberi pandangan umum melalui Andi Suharmika, mengharapkan agar target pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebijakan umum anggaran.

Senada dengan itu, Fraksi Indonesia Bangkit mengutus Syamsuddin Raga (P-Perindo), memberikan sejumlah catatan penting diantaranya, pemerintah diharapkan proaktif dalam menindaklanjuti hasil reses dari daerah pemilihan dan musrembang.

Lebih lanjut, pandangan umum Fraksi PDIP dibacakan oleh Alhidayat Samsu mengungkapkan, kondisi ekonomi lemah masyarakat perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Makassar. Program recovery diharapkan mampu mendorong perekonomian dan daya beli masyarakat.

Dan Fraksi PPP melalui juru bicaranya Rahmat Taqwa Qurais, berharap pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perhatian terhadap hasil reses dan musrenbang serta dapat mengakomodir saran dan masukan yang menjadi rekomendasi kepada pemerintah kota.