HERALDMAKASSAR.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menegaskan perlu dibentuk suatu wadah pertemuan bagi instansi terkait dalam rangka meningkatkan kepesertaan serta mencapai target perluasan kepesertaan program JKN-BPJS Kesehatan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JKN), serta forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Sulsel.di Ruang Rapat Sekda, Senin 26/4.
Ia berharap agar forum ini nantinya bisa memberikan ide-ide dan gagasan untuk mengoptimalkan keikutsertaan BPJS Kesehatan.
“Kita tentu berharap melalui forum ini, bisa melahirkan gagasan untuk mengoptimalkan keikutsertaan BPJS Kesehatan utamanya di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel,” sebutnya.
Sekprov Sulsel menambahkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan program JKN KIS guna mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan yang optimal bagi seluruh segmen, dibutuhkan komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan pekerja.
“Saya mengingatkan bahwa betapa pentingnya mengenai data. Karena biarpun verifikasi dan validasi data tiap dua tahun sekali, tetap saja ada eror. Dikarenakan, jika ada yang meninggal dunia,” pungkasnya.
Sementara itu Deputi Direksi wilayah Sulselbartramal Beno Rahman berharap, tahun ini semua perusahaan di Sulsel bisa mendaftarkan pegawai/karyawannya untuk tercover jaminan kesehatan.
“Kami berharap agar masyarakat di Sulsel bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Tentunya kami pasti meningkatkan mutu pelayanan yang lebih intens,” ungkapnya.
Ia menyebutkan rapat ini dihadiri oleh para pengambil keputusan, dan membahas mengenai keikutsertaan Jaminan Kesehatan di Sulsel.
“Ada juga data dari beberapa kabupaten yang belum terupdate. Dan itu yang akan kami minta dari dinas terkait untuk masalah data tersebut,” sebutnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Kadis Sosial Sulsel , Kepala Cabang BPJS kesehatan Makassar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Badan Keuangan dan Aset Sulsel.
