HERALDMAKASSAR.com – Pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar, dinilai tidak berjalan maksimal. Hal itu disampaikan anggota DPRD Makassar, Anton Paul Goni.
“Pemberlakuan PSBB tidak mengena sasaran, karena banyak orang berlalu lalang, pembagian sembako yang belum merata, dan masih banyak kekurangan lainnya yang belum diatasi,” ujar Anton, Selasa (5/5/2020).
Anggota Komisi A DPRD Makassar itu menyebut penerapan PSBB tidak tepat guna seperti tujuan awalnya sebagai langkah penanganan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Anton menyatakan, salah satu aspek diberlakukannya PSBB adalah menganjurkan warga tinggal di rumah, sementara anjuran itu tidak dibarengi dengan jaminan pangan.
“Tapi bagaimana bisa warga diam di rumah sementara perutnya tidak diamankan. Otomatis mereka keluar cari nafkah,” katanya.
Menurutnya, PSBB kali ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Banyak catatan negatif yang harus segera dibenahi jika direncanakan PSBB tahap dua.
“Yang jelas harus evaluasi lah, tapi nanti apakah diperpanjang atau tidak itu yang perlu. Lebih baik jangan diperpanjang, mundur selangkah untuk persiapan hal-hal yang diperlukan seperti yang dilakukan Kabupaten Gowa. Jika semuanya sudah dapat baru PSBB, supaya masyarakat patuh,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir menilai kegagalan PSBB di Makassar karena ada dua hal yang tidak terealisasi.
“Pertama yang gagal dilakukan pemerintah kota Makassar, yaitu gagal melakukan konsolidasi ASN untuk kepentingan PSBB,” kata Wahab.
Kedua, menurut Wahab, pemerintah gagal melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Apalagi Makassar ini kan penduduknya yang sedikit kritis, sehingga butuh penjelasan ilmiah dan ringan untuk dapat di cerna,” tuturnya.
