HERALDMAKASSAR.com – Sikapi Aspirasi Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM), Komisi B DPRD Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jum’at (6/3/2020) di ruang Badan Anggaran.
Diketahui RDP ini digelar terkait Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar akan memberlakukan parkir elektronik.
Anggota komisi B DPRD Makassar, Mario David menjelaskan kehadiran SJPM untuk menyampaikan beberapa tuntutan terhadap PD Parkir, menurut Legislator Nasdem ini, 2 dari 5 tuntutan itu sudah di rekomendasikan ke Inpestorat untuk di Audit.
“Jadi, ada 5 tuntutan Jukir kepada kami (Komisi B), yakni, menolak pemasangan parkir elektroni, menolak kenaikan storan Jukir, terus Audit PD Parkir, tindak lanjut kasus korupsi PD Parkir, serta pendapatan PD Parkir harus transparan,” jelas Mario.
“Dan untuk yang point audit Parkir dan pendapatan PD Parkir harus transparan, kemarin, kami sudah mengeluarkan rekomendasi ke Infestorat untuk melakukan audit ke seluruh perusahaan daerah, dan untuk soal kasus korupsi, bukan lagi rana kami, sekarang kasusnya sida ada di Kejaksaan,” tambah Mario.
Berbicara soal parkir elektronik, kata Mario, ini (parkir elektornik) memang harus di berlakukan, dirinya beralasan dengan adanya parkir elektronik akan meminimalisir kebocoran-kebocoran.
“Terus yang kedua, jika semua sudah terpenuhi, bagaimana dengan kejehateraan jukir kami ?, ini yang harus diperhatikan, baik dari segi pendapatan, tunjangan kesehatan tunjangan kecelakaan kerja, kan kalau terus begini, kasian juga,” kata Mario.
Sementara, Sekretaris SJPM, Petrus menegaskan, tidak akan sepakat dengan hadirnya parkir elekrtonik di Kota Makassar.
“Kami tidak akan setuju, walaupun mereka (PD Parkir) menjanjika kesejahteraan, itu hanya iming – iming saja, kita sudah belajar dari tahun lalu,” pungkarnya.
Diketahui sebelum menggelar RDP, Komisi B gelar rapat bersama PD. Parkir Makassar Raya dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, William Laurin. (*)
