HERALDMAKASSAR.com – Usulan Dinas Sosial Kota Makassar terkait penggantian 12 tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ke Kementerian Sosial membuat PKH kota Makassar angkat bicara.
Diketahui, Dinas Sosial telah melaporkan sejumlah pendamping PKH ke Polrestabes Makassar karena diduga dimanfaatkan dalam kepentingan politik di Kota Makassar jelang Pemilu 2019.
Koordinator PKH Kota Makassar, Nabahan, SE menilai apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dalam hal ini pelaksana tugas (Plt) Kadinsos Iskandar Lewa sewenang-wenang dalam mengambil tindakan tersebut.
“PKH itu tidak berafiliasi untuk bermain politik maupun dengan caleg, kami sendiri tidak ada melihat ada keterlibatan pendamping,” ujar Nabahan dalam konferensi persnya, di Gedung Badan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial, Jalan AP. Pettarani Makassar, Jum’at (1/3).
Dia mengatakan, Pemerintah daerah harus mendukung PKH, karena para pendamping PKH langsung ke masyarakat membantu persoalan kemiskinan.
“Untuk mereka yang 12 dilaporkan itu, sebenarnya masih sementara proses identifikasi. Ditanya dulu, dikonfrontasi dulu ke orangnya,” kata dia.
Sementara itu, Koordinator PKH Kecamatan Mamajang, Ernawati Murtala menganggap pihak Dinas Sosial terlalu sewenang-wenang dalam mengambil tindakan tanpa ada koordinasi ke PKH kota Makassar.
“Jika menemukan ada indikasi pelanggaran marilah kita duduk bersama, panggil 12 orang itu, kemudian pertanyakan apa pelanggaran mereka,” tegasnya.
Dia pun meminta agar Dinas Sosial harus melalui PKH kota Makassar untuk dikoordinasikan ke Kementerian Sosial jika memang ada pendamping yang terlibat bermain dengan Caleg.
“Apa indikasinya, apa bukti yang ditemukan dilapangan. Ini yang mesti diperjelas agar tidak berkepanjangan seperti ini, kami juga tidak siapa orang itu yang terlibat,” tandasnya.
