Beranda Headline News Pemerintah Pusat Kucurkan Rp657,86 Miliar untuk Pembangunan Bendungan Karaloe

Pemerintah Pusat Kucurkan Rp657,86 Miliar untuk Pembangunan Bendungan Karaloe

IST

POJOKSULSEL.com, MAKASSAR – Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Karangloe Tahap II Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dilakukan di Ruangan Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Senin (28/5/2018).

Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono menyaksikan langsung penandatangan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Karalloe Mukhlisun, GM PT Nindya Karya (Persero) Area Sulawesi dan Papua Firmansyah, dan Konsultan Supervisi PT. Widya Graha Hasana Adi Sarwoko.

Selain Sumarsono, hadir menyaksikan penandatanganan, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air (PJSDA) Ditjen SDA Widianto Tri Sasongko, Kepala BBWSPJ Teuku Iskandar, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, Andi Darmawan Bintang dan Sekda Gowa Muchlis.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang melakukan pembangunan bendungan ini dengan nilai kontrak konstruksi sebesar Rp657,86 miliar. Lalu, untuk supervisi Rp21,215 miliar.

Proyek ini menggunakan dana APBN. Pemenang paket konstruksi adalah PT Nindya Karya (Persero), sedangkan untuk supervisi dimenangkan oleh tiga perusahaan dengan lama pengerjaan 720 hari.

Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono mengatakan, dalam kontrak kedua ini, tugas Pemprov adalah menentukan penetapan lokasi (penlok) untuk proyek seluas 14,11 hektare.

“Untuk penetapannya kita akan kunjungan ke sana dulu, yang kedua kita mensupervisi semua proses pengerjaan ini bersama pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa Nindya Karya ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan berikutnya kita juga memfasilitas pemerintah daerah dalam dialogis regionalnya,” kata Sumarsono.

Dari proyek ini, Kabupaten Gowa menjadi lokasinya, sedangkan lokasi pemanfaatannya di Kabupaten Jeneponto. Bagi Sumarsono, Gowa juga harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Dalam konteks optimalisasi fungsi antara kabupaten ini, baik Gowa, Jeneponto dan Pemerintah Provinsi Sulsel juga perlu terlibat.

“Ini harus memberikan manfaat yang besar untuk kabupaten, harus ada komunikasi yang lebih intensif, mumpung masih tahapan pembangunan,” harapnya.

(rilis/muh fadly/pojoksulsel)