HERALDMAKASSAR.com – Sejumlah anggota DPRD Kota Makassar melayangkan kritik kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar karena dianggap lamban dalam menangani virus Corona atau Covid-19.
Bagaimana tidak, Pemkot Makassar dibawah komando Pejabat (Pj) Walikota, Iqbal Suhaeb dinilai hanya sekedar mengeluarkan imbauan kepada masyarakat tanpa berani bertindak tegas.
Padahal, Pemkot sendiri pernah menyerukan agar mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul dengan massa dalam jumlah besar. Namun, aturan tersebut justru dilabrak sendiri.
Belakangan, Pemkot justru melakukan pelantikan sejumlah pejabat tingkat eselon III dan IV termasuk lurah di tengah situasi darurat virus Corona.
Tidak hanya itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Pemerintah Kota terkait Covid-19, membuat masyarakat resah lantaran adanya penolakan dari warga terhadap jenazah pasien Covid-19 yang ingin dimakamkan di pekuburan umum.
Lantas, bagaimana sikap para anggota dewan Makassar melihat kinerja Pemerintah Kota dalam menangani pandemi Covid-19:
1. Pj Walikota Didesak Mundur dari Jabatan
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mendesak Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb untuk mundur karena dinilai kurang fokus dalam melakukan penanganan virus corona.
Wahab menilai, Iqbal Suhaeb lebih sibuk mengurus pelantikan pejabat dilingkup Pemkot Makassar ketimbang mengurus virus corona yang sudah mewabah di kota ini.
“Justru sibuk melakukan pelantikan pejabat di lingkup pemerintah kota Makassar,” ujar Wahab yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Nurhaldin NH mengatakan langkah Pemkot dengan melakukan pelantikan puluhan pejabat ditengah gentingnya tanggap darurat Covid-19 di Makassar, dinilai melabrak aturan sendiri.
“Saya bilang pemerintah kota sekarang harus fokus mengatasi tentang masalah virus, bukan tentang masalah pelantikan dulu. Karena pemerintah kota juga mengimbau untuk jangan kumpul-kumpul ramai,” ujarnya beberapa hari lalu.
2. Pemkot Kurang Sosialisasi ke Masyarakat
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Azis Namu menilai Pemerintah Kota kurang melakukan edukasi ke warga terhadap penolakan jenazah pasien Covid-19 di wilayah Antang, Kecamatan Manggala.
“Kita tidak bisa serta merta menyalahkan warga, ini adalah bentuk ketidaksiapan Pemerintah Kota untuk mensosialisasikan tentang covid-19 ini kepada masyarakat,” ucap Azis, kemarin.
Legislator PPP Makassar itu meminta agar Pemkot perlu turun langsung ke Lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait wabah virus Corona.
3. Larang Warga ke Mesjid, Tapi Tak Berani Tindak Tegas Toko-toko Besar
Anggota DPRD Makassar, Kasrudi menyebut pemerintah kota Makassar belum berani bertindak tegas kepada sejumlah toko-toko besar yang masih buka dan menimbulkan keramaian ditengah pandemi Covid-19.
Apalagi, Pemkot telah mengimbau masyarakat untuk tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak, salah satunya dengan shalat berjamaah di mesjid.
“Masa kita dilarang ke mesjid, sementara masih banyak toko-toko yang masih buka, apakah ndak lucu itu,” ujar Legislator Partai Gerindra ini.
Menurutnya, Pemkot Makassar masih setengah hati menangani pandemi Covid-19. Terlebih, jumlah pasien positif di Makassar kian bertambah setiap harinya.
“Jadi pemerintah kota jangan setengah-setengah mencegah Covid-19 ini, tolong ini didengar pak Pejabat Walikota,” kata dia.
