HERALDMAKASSAR.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Rudianto Lallo mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut jika ada dugaan oknum dewan yang “bermain” dalam penertiban aset Pemkot Makassar.
Hal itu dikemukakan Rudianto Lallo menyusul penilaian terhadap Pansus Penertiban Aset yang dinilai belum memuaskan hasilnya.
Dalam pertemuan antara DPRD Makassar dengan Divisi Kordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK, pada Jumat (29/11) di ruang paripurna, terungkap bahwa kinerja penertiban aset Pemkot Makassar belum optimal.
“Bukan hanya dugaan anggota dewan, jika ada dugaan oknum pejabat Pemkot juga bermain, silahkan diusut, ini demi penyelamatan aset Pemkot yang masih banyak belum terselamatkan,” kata RL akronim nama Politisi NasDem itu.
Tidak hanya itu, ia juga mendorong KPK mengusut pihak ketiga yang diduga bermain dalam masalah aset Pemkot. Dimana pihak ketiga umumnya pengembang perumahan yang belum menyerahkan aset Pemkot Makassar setelah menyelesaikan pembangunan perumahannya.
“Ada sekitar 300-an lahan fasum fasos dari perumahan di Makassar, masih banyak yang belum serahkan fasum fasosnya ke Pemkot Makassar,” ujarnya.
Sementara itu, Legislator PAN Makassar Zaenal Beta mengemukakan, dari 300 lebih aset fasum dan fasos perumahan hingga saat ini baru 14 lahan fasum fasos yang diserahkan. Artinya, jumlah perumahan yang menyerahkan fasum dan fasosnya masih sangat banyak.
“Salah satu contoh, PT GMTD pengembang perumahan mewah di kawasan tanjung , pernah rencana membangun masjid di suatu lahan namun hingga saat ini lahan tersebut tak jelas karena tak dibangun masjid,” ungkapnya.
