HERALDMAKASSAR.com – Fraksi Partai PPP DPRD Kota Makassar menghimbau pemerintah kota untuk hadir sebagai penengah pada konflik kelompok masyarakat yang telah terjadi di Makassar bagian utara.
Hal ini diungkapkan anggota fraksi PPP, Rahmat Taqwa pada rapat Paripurna Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar tentang penjelasan walikota terhadap ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2019, Jumat 17 Juli 2020.
“Saya meminta kepada pemerintah agar hadir dalam dan menyikapi kekisruan antara kelompok masyarakat,” terangnya.
Lanjut, kata Rahmat, ini bukan hal sepele karena ini menyangkut keresahan masyarakat yang bermukim didaerah galangan kapal.
Ketua Angkatan Muda Kabbah PPP Sulsel itu juga menginstruksikan agar Pj Wali Kota untuk hadir dalam rapat paripurna. Apalagi, Kota Makassar masih berada dalam status siaga covid 19.
“Kalau tidak serius menangani Covid, mundur saja. Karena Makassar juga masih masa siaga Covid,” jelas Rahmat.
Diketahui, Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Jamaluddin absen pada rapat paripurna Rancangan Peraturan Dearah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
