HERALDMAKASSAR.com – Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar menyayangkan lambatnya proses penyaluran bantuan paket sembako dari Pemerintah Kota (Pemkot) kepada masyarakat, hal ini dinilai dapat berpotensi tingkatkan angka kriminalitas.
Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 sampai saat ini belum juga rampung. Dari 60 ribu paket sembako yang disediakan, baru belasan ribu yang sudah tersalurkan.
“Mereka tidak memikirkan bahwa masyarakat ini juga berpikir apa yang mereka lakukan adalah benar, karena mereka butuh makan, sekarang ini kita tidak bisa salahkan masyarakat,” kata Nunung, Senin (4/5/2020).
Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan itu menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah lebih intens memikirkan nasib masyarakat yang terdampak covid-19.
Kebutuhan mereka selayaknya perlu dipenuhi oleh pemkot. Hal ini akan berakibat buruk jika tidak ada pemenuhan kebutuhan tersebut, potensi kriminalitas di kota Makassar bisa saja akan meningkat sejalan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat di rumah.
Nunung mengkritisi langkah pemerintah yang dinilainya lamban dan terkesan tidak siap utamanya dalam penyaluran bantuan tersebut, hal itu dapat dilihat dari belum maksimalnya pendistribusian sembako dan sosialisasi ke masyarakat hingga hari ini.
Seharusnya, kata Nunung, pemerintah perlu lebih jeli melihat situasi dan menyiapkan segala sesuatu dengan matang.
“Pandangan saya pemerintah kota sebenarnya belum siap untuk PSBB karena belum adanya pendistribusian sembako kepada masyarakatkan, terus tingkat keamanan juga masih belum signifikan dan warga seharunya diberikan edukasi dengan benar,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir menyebut lambatnya penyaluran akibat proses verifikasi data penerima banyak yang dobel-dobel.
