HERALDMAKASSAR.com – Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Rahman Pina sangat menyayangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar tidak pernah hadir dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) DPRD kota Makassar.
Hal itu karena tingkat realisasi anggaran Dinas PU Kota Makassar sangat rendah. Itulah mengapa anggota dewan sangat berkonsentrasi untuk melakukan rapat Monev dengan Dinas PU.
“Karena salah satu SKPD yang tingkat realisasi anggarannya paling sedikit adalah Dinas PU. Sampai sekarang belum di atas 15 persen. Padahal sementara sudah bulan Juni. Makanya kita sangat intens untuk kemudian melakukan evaluasi,” ujarnya, Selasa (25/6/2019).
Hanya saja, Kepala Dinas PU belum bisa hadir dalam dua rapat yang telah digelar oleh Komisi C DPRD Makassar. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Rahman Pina.
“Pada saat rapat ketiga juga belum hadir terpaksa kita usulkan kepada Pak Pj Walikota (Iqbal Suhaeb) untuk evaluasi dinas-dinas terkait. Karena misalnya tidak hadir terus bagaimana kita mau lakukan evaluasi,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu merasa Kepala Dinas PU wajib hadir untuk menjelaskan problem yang dilanda Dinas PU sehingga realisasi anggarannya rendah.
“Harus hadir. Karena apa yang bisa dilakukan Kepala Bidangnya, apa yang dia bisa ambil kebijakan kalau Kepala Bidang yang hadir,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh Dinas PU terkait realisasi anggarannya yang kecil, seperti masalah tender yang sampai saat ini belum berproses.
“Sampai sekarang proses tender itu, semua baru berproses tidak ada yang selesai tender. Kan mestinya kesepakatan awal kita saat melakukan pembahasan kenapa kita percepat pembahasan APBD Pokok dengan harapan bulan Februari, Maret, April sudah selesai tender sehingga seluruh kegiatan fisik, sudah bisa jalan,” tandasnya.
