HERALDMAKASSAR.com – Mutasi yang digelar Danny Pomanto di ujung kepemimpinannya, terus menuai polemik. Danny berdalih, ia mengganti 9 kepala sekolah di lingkup Pemkot Makassar, karena mereka korup.
“Berprestasi, tapi korup. Yang mana mau dipilih, mau tetap korup atau berprestasi. Banyak yang berprestasi, tapi integritasnya tidak jelas,” kata Danny membela diri.
Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah punya pandangan lain. Nurdin Abdullah mempersilakan Pj Wali Kota Makassar yang baru dilantik Iqbal Samad Suhaeb jika ingin kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Makassar. Sebab posisi strategis harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi.
“Menempatkan orang bukan berdasar like and dislike, tetapi harus sesuai kompetensinya. Contohnya, saya melihat pada mutasi yang baru-baru ini di Makassar, ada sembilan Kepala Sekolah SD yang bagus. Mereka punya Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan digantikan orang yang tidak memenuhi syarat,” kata Nurdin Abdullah.
Seperti diketahui, NUKS dikeluarkan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). NUKS merupakan nomor khusus yang dikeluarkan dan dicatat dalam database nasional oleh LPPKS sebagai penjamin mutu kompetensi seorang kepala sekolah atau madrasah.
Menurut Gubernur Nurdin Abdullah, mutasi hanya boleh dilakukan dengan menempatkan orang-orang yang memiliki komptensi di bidangnya.
“Bukan tidak boleh memutasi, tapi kita harus meluruskan aturan serta menempatkan orang-orang yang tidak punya kepentingan. Kalau menempatkan orang yang punya kepentingan, maka organisasi kepemerintahan pasti akan pincang,” tegasnya.
(TIM)
