POJOKSULSEL.com, PAREPARE – Rapat Monitoring dan pengendalian Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2018, di laksanakan di Makassar. Kamis 19 Juli 2018.
Sejumlah Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Sulsel hadir, termasuk walikota Parepare, HM Taufan Pawe.
Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Sony Sumarsono.
Selain di hadiri Kepala Daerah, rapat juga di hadiri oleh Para Rektor, dan Kepala Instansi Vertikal
Pj. Gubernur sempat menyinggung Kepala Daerah yang tidak ikut dalam rapat tersebut. Sony lalu meminta agar kursi yang disiapkan panitia bagi kepala Daerah untuk tidak diisi peserta lain agar mudah diketahui siapa saja kepala Daerah yang tidak hadir.
Didalam rapat Monitoring ini terungkap, ada sejumlah Daerah yang serapan anggaran yang di kelolanya rendah. Kota Parepare sendiri dianggap sebagai Daerah yang serapan anggarannya sesuai dengan target.
Sementara Kab Tana Toraja, Kab Toraja Utara, Kota Palopo dan Kab. Luwu Timur, berada dalam posisi terendah atau tidak sesuai target. Sejumlah Kepala Daerah tersebut, pun mendapat teguran dari Pj. Gubernur Sulawesi Selatan.
Sementara itu, sebanyak 10 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel masih rendah soal realisasi fisik hingga triwulan II 2018. Realisasi fisik 10 OPD tersebut di bawah 20 persen.
Lalu, sebagian besar realisasi fisik OPD di Pemprov Sulsel juga masih di bawah 50 persen. Tercatat, hanya 5 OPD yang realisasi fisiknya di atas 50 persen.
10 OPD yang realisasi fisiknya di bawah 20 persen adalah Dinas Perhubungan (19,81%), Dinas Kelautan dan Perikanan (18,84%), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (18,31%), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (16,70), Biro Hukum dan HAM (15,37%).
Kemudian, Dinas Pendidikan (15,27%), UPTD Balai Pelayanan Kesehatan (12,31%), Badan Penghubung Daerah (11,75%), UPTD Akademi Keperawatan Anging Mammiri (6,40%), dan UPTD Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (4,41%).
Sementara 5 OPD dengan realisasi fisik di atas 50 persen adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (53,63%), Biro Perekonomian (51,52%), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (50,70%), RS Khusus Ibu dan Anak Pertiwi (50,41), dan Dinas Sosial (50,26%).
Menyikapi masih rendahnya realisasi fisik OPD Pemprov Sulsel, Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono memperingatkan agar, 10 OPD yang realisasi fisiknya di bawah 20 persen untuk segera menggengjot pencapaian target mereka.
Dia mengingatkan, paling lambat dalam satu bulan ke depan OPD dengan realisasi fisik rendah harus mengejar ketertinggalan.
“Tidak usah menunggu sampai ada gubernur definitif,” kata Sumaraono usai rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan II APBD Sulsel 2018.
Sumarsono mengingatkan, apabila OPD tidak mampu merealisasikan target sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepala OPD terkait harus bersiap untuk dievaluasi. (sps/pemkotpare/pojoksulsel)
