POJOKSULSEL.com, MAKASSAR — Dalam rangka mensinergikan program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Sosialisasi Program/Kegiatan 2019 dengan menghadirkan DPMPTSP 24 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (31/5), di Ruang Rapat DPMPTSP Sulsel. Kepala Dinas PMPTSP Sulsel, A.M. Yamin, hadir membuka acara.
Kadis PMPTSP Luwu Utara, Ahmad Yani, ditunjuk menjadi Narasumber pada sosialisasi tersebut untuk berbagi pengalaman, terkait inovasi apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. Yani pada kesempatan itu memaparkan tentang Kegiatan Perizinan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Luwu Utara.
Ia juga memaparkan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menarik minat investor dalam berinvestasi di Kabupaten Luwu Utara.
“Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin Penanaman Modal mengacu pada SOP Penerbitan Penanaman Modal,” jelas Yani di hadapan seluruh Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Sulsel yang hadir. Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesungguhan Investasi.
“Dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kita membuat terobosan dengan meminta investor untuk ekspose tentang rencana investasi,” terang Yani.
Semua investor, kata Yani, harus menyampaikan progres kemajuan kegiatan Penanaman Modal dan mengadakan kesepakatan tentang kepastian tahapan investasi sampai beroperasinya kegiatan tersebut.
“Investor wajib menyampaikan LKPM secara daring dan periodik. Apabila tidak menyampaikan, maka akan diberi teguran tertulis,” kata Yani.
Selain diisi pemaparan Kadis PMPTSP Luwu Utara, rapat ini juga membahas tentang sinergitas program kerja Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan pelaksanaan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dapat berdaya dan berhasil guna guna mendukung tercapainya sasaran serta target yang telah ditetapkan termasuk dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk peningkatan pertumbuhan investasi yang merata.
Lukman Hamarong
Humas Pemkab Luwu Utara
