HERALDMAKASSAR – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar kembali menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Kali ini di Kecamatan Tamalate yang berlangsung di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Jumat (11/2/2022).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU Makassar, Hamka Darwis yang mewakili Kepala Dinas PU Makassar memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas suksesnya kegiatan tersebut berlangsung baik dan lancar.
Kata dia, kegiatan Musrenbang merupakan amanat undang-undang yang harus dijadikan agenda pemerintah untuk dijalankan sebagai wadah menyerap aspirasi usulan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan yang ada di wilayah tersebut dalam hal ini di Tamalate, baik pembangunan infrastruktur yang sifatnya fisik maupun pembangunan SDM dan kegiatan sosial lainnya.
“Kami berharap agar urutan prioritas benar-benar berdasarkan skala prioritas bahkan super prioritas, dan juga kami menyampaikan seluruh usulan berdasarkan pertimbangan tehnis dan berdasarkan yang ada dari level bottom to up,” ujar Hamka.
Turut hadir dalam Musrenbang tersebut, Kepala Bappeda dan beberapa Kepala SKPD, Camat Tamalate, Lurah, LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail termasuk ibu-ibu Tim Penggerak PKK lainnya.
Serta, beberapa Anggota DPRD Makassar yang hadir, diantaranya Arifin Dg. Kulle (Fraksi Demokrat), Ari Ashari Ilham (Fraksi Nasdem), Anton Paul Goni (Fraksi PDIP), Nurul Hidayat (Fraksi Golkar) dan Yenni Rahman (Fraksi PKS).
Para Legislator Makassar yang berasal dari Dapil 5 wilayah Tamalate menyampaikan kepada masyarakat untuk mengawal seluruh usulan pembangunan baik di Badan Anggaran (Banggar) maupun di Komisi masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bappeda juga menyampaikan beberapa hal tentang dana Kelurahan, harga satuan yang harus dipedomani untuk menyusun usulan fisik dan menyampaikan bahwa pihak kelurahan, kecamatan dan LPM dalam mengusulkan usulan harus objektif sesuaiskala prioritas di wilayahnya.
Bahkan, dalam kesempatan itu juga beberapa perwakilan LPM menyampaikan harapannya kepada pihak terkait terhadap perbaikan drainase dan jalan lingkungan masing-masing agar di prioritaskan untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2023.
