HERALDMAKASSAR– Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menerima kunjungan Komisioner KPU Makassar, di Gedung DPRD Makassar, Jl AP Pettarani, Jumat (3/6/2022).
Ketua KPU Makassar, Farid Wadji didampingi Romy Harminto dan Gunawan Mashar membahas data pemilih 2024 mendatang.
“Banyak hal yang harus dibenahi bersama dengan KPU, Legislatif dan Eksekutif, diantaranya tentang data daftar pemilih tetap (DPT) yang selalu tidak selaras yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Capil (Dukcapil) dengan KPU Makassar,” ujar Rudianto Lallo.
Legislator NasDem ini menginginkan pemilu di Makassar harus berjalan sehat, damai dan adil, olehnya hal yang paling utama dibenahi oleh pemerintah dan penyelenggara adalah data. Perbedaan data dianggap dapat merusak jalannya demokrasi.
“Kami inginkan KPU dan Dukcapil sejalan. Datanya selaras, bukan ada yang datanya 1 juta pemilih ada yang kurang. tentunya ini akan menjadi pertanyaan dan dapat menimbulkan konflik jika dibiarkan larut,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Makassar Farid Wadji membenarkan jika hingga saat ini data KPU dengan Dukcapil masih berbeda. Keterlibatan DPRD sangat diharapkan untuk menjadi jembatan agar komunikasi dapat berjalan baik.
“Kita harapkan sinergitas KPU, Dukcapil maksimal. Jujur saya sampaikan ada banyak data yang kami miliki penduduknya tidak di Makassar, bahkan tidak pernah ada. Hal kecil seperti ini mesti dilakukan rembuk bersama,” kata Farid.
Farid menceritakan sejumlah pengalaman aneh saat mendata warga. Disebutkan beberapa rumah telah memiliki 5-6 kartu keluarga (KK) didalamnya, tetapi pemilik rumah yang sesungguhnya tidak tahu menahu soal warga yang tercatat itu.
“Jadi satu rumah dengan banyak KK didalamnya hal yang biasa, tapi yang aneh jika pemilik rumah sesungguhnya tidak tahu ada KK selain dirinya. Ini kami anggap fiktif. harus didiskusikan bersama dan kasus ini banyak di Makassar,” ujarnya.
Farid juga menambahkan sering menemukan warga yang sudah meninggal puluhan tahun lalu tetapi masih terdaftar sebagai pemilih tetap, kasusnya hampir merata diseluruh kelurahan di Makassar.
“Jadi data orang mati itu tidak terlapor, sehingga jika tidak didata dengan baik, maka ini mempengaruhi daftar pemilih tetap, lagi-lagi hal ini kami ingin tuntaskan,” tutupnya. (*)
