HERALDMAKASSAR.COM – Arus penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah RB, jelang Musda IV Demokrat Sulsel, di Hotel Sheraton Four Points, Rabu 22 Desember, tidak terbendung.
Menanggapi ini, Direktur Mitra Demokrasi Indonesia, Andi Taufiq Aris (ATA) menjelaskan, arus penolakan pertanggungjawaban di pengujung periode kepengurusan suatu organisasi biasanya dipicu beberapa hal.
“Tapi yang paling utama adalah agenda dan potensi partai tidak berhasil dikelola dengan baik. Dan itu dirasakan langsung oleh kader-kader di organisasi tersebut, sehingga berbuah penolakan LPj,” kata ATA, di Makassar, Selasa 21 Desember 2021.
Dalam partai politik yang memang selalu beralas kepentingan, penolakan terjadi tentu didasari pada kepentingan juga. Kepentingan itu bisa berarti kader menganggap kepentingan personal dan institusi partai tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
“Arus penolakan itu juga harus didasari pada fakta objektif kinerja. Tidak tepat jika hanya didasari pada faktor emosional,” sebut dia.
Merujuk dinamika terkini jelang Musda, Ni’matullah sejauh ini mengklaim mengantongi 6 dukungan DPC. Keenamnya adalah Makassar, Tana Toraja, Selayar, Enrekang, Luwu Timur, dan Bone. Dua DPC lainnya dipegang oleh plt dari pengurus DPP Demokrat. Kedua DPC itu adalah Gowa dan Sidrap.
Dukungan enam DPC bagi Ni’matullah sudah mencukupi syarat pencalonan 20 persen suara sah atau setara 6 suara.
16 DPC sisanya solid ke IAS. Mereka adalah DPC Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Pinrang, Wajo, Soppeng, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Toraja Utara, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai. 16 DPC ini kompak sudah menyiapkan penolakan LPj Ni’matullah.
Merujuk pada realitas itu, ATA menilai penting bagi Demokrat untuk menyelamatkan wajah organisasi agar penolakan itu tidak terjadi. Peran itu idealnya ada di tangan DPP.
“Dengan potret dukungan seperti itu, DPP seharusnya bisa menjembatani agar semua hal di musda berakhir dengan baik. Kader yang potensial kalah dan bisa malu, wajahnya harus diselamatkan oleh DPP,” harapnya.
Catatan penting lainnya, sungguh tidak elok di mata publik ketika DPP masih memberikan ruang bagi seorang kader yang dalam memimpin mendapat penolakan LPj di ujung jabatannya.
Dia juga menyebut, bahwa Musda Demokrat Sulsel akan menjadi cermin bagi publik untuk menilai ideologi sebenarnya yang dianut partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini.
“Musda di Sulsel ini bisa jadi barometer apakah Demokrat sanggup menghargai suara dukungan mayoritas akar rumput atau sebaliknya,” tutup Taufiq. (**)
