MAKASSAR – Tengah menjadi sorotan karena memiliki harta puluhan miliar, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan akhirnya memberi klarifikasi.
Ia menegaskan, seluruh harta yang terdata yang dilaporkan dalam bentuk LHKPN semuanya bisa dipertanggungjawabkan.
“LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap pejabat lain bisa mengikuti langkahnya tersebut, utamanya pejabat dilingkup Pemkot Makassar.
Irwan mengatakan, jika nilai harta kekayaan miliknya yang mengalami peningkatkan dipicu adanya ketidaklengkapan data.
“Pada 2017 yang saya laporkan harta kekayaan secara pribadi, kemudian terjadi perubahan pada 2018 karena diakumulasikan dengan aset keluarga termasuk istri,” jelasnya
Itupun, tegas dia, saat melaporkan harta kekayaan yang melonjak itu telah berkordinasi dengan KPK melalui verifikasi data.
“Data yang menopang nilai harta saya itu sudah saya perlihatkan sama KPK. Jadi bukan soal besar atau kecil nilainya, tetapi ini soal transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya
“Dan saya berani pertanggungjawaban itu ke KPK dan itu saya wujudkan di laporan LHKPN,” lanjutnya.
Makanya, dia kembali mengingatkan ke ASN lainnya unuk berani melakukan pelaporan harta, apalagi ini berkaitan dengan integritas.
“Selain LHKPN, saya juga sudah aktif program tax amnesti. Jadi tidak perlu khawatir harta naik signifikan, kalau memang sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya
Apalagikan, harta yang ia miliki merupakan hasil usahanya yang dikumpulkan sejak 20 tahun lalu.
“Intinya, semua harta yang saya laporkan itu sumbernya jelas, dan sudah saya laporkan ke KPK. Tujuannya untuk transparansi, agar, jadi tak perlu khawatir jika memang kondisi real harta naik,” katanya
“Yang masalah itu, jika melaporkan harta yang tidak sesuai fakta. Bahkan, melaporkan harta minim tapi faktanya sangat besar,” pungkasnya.
(***)
