POJOKSULSEL.com – Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas menilai rekomendasi nama mubalig oleh Kementerian Agama (Kemenag) berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan ulama.
“Rekomendasi itu dipahami publik sebagai isyarat, ‘ini ulama rekomendasi dan lainnya enggak’, kan gitu. Nanti terjadi pengotakan. Ada mubalig dianggap dari golongan pemerintah dan mubalig lainnya merasa tidak dari pemerintah,” kata Yunahar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (19/5).
Yunahar pun menyayangkan Kemenag merilis 200 nama mubalig yang direkomendasikan. Sebab sebelumnya, tidak ada pembicaraan dengan banyak pihak yang terkait hal ini.
Namun demikian, belum terlambat bagi Kemenag mengajak perwakilan organisasi masyarakat Islam untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Misalnya dari NU, Muhammadiyah, MUI dan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika akan merilis nama-nama terbaru mubalig yang direkomendasikan.
“Kalau tiba-tiba muncul nama begitu akan muncul masalah baru karena ada yang merasa tidak muncul namanya,” kata Yunahar.
Meningkatkan Kualitas
Yunahar juga menilai baik jika tujuan Kemenag ingin membuat data base terkait nama-nama mubalig se-Indonesia. Namun, menurutnya, sedianya Kemenag meningkatkan peran dan kualitas mubalig, salah satunya melalui sertifikasi bagi mubalig.
Menurut dia, sertifikasi akan memberikan keyakinan masyarakat ketika ingin mengundang mubalig dalam suatu acara, sebab ada bukti bahwa mubalig tersebut sudah bersertifikat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera sebelumnya juga memberikan responsnya. Menurutnya, rekomendasi jangan sampai membatasi mubalig lainnya karena akan membuat kalangan ulama terbelah.
“Monggo, 200 monggo, tetapi jangan membatasi yang lain, ini langkah yang membuat kita terbelah ini lahan yang justru menimbulkan terorisme tumbuh subur,” kata Mardani.
(pojoksulsel)
