HERALDMAKASSAR.com – Sudah dua daerah di Sulsel yakni Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sejumlah bantuan pun terus mengalir, baik ke Pemerintah Provinsi Sulsel maupun ke Pemerintah Kota Makassar.
Namun, bantuan tersebut masih tertampung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, di Jalan Jendral Sudirman, Makassar.
Sejumlah bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang masuk ke Pemprov Sulsel masih ditampung di Rujab Gubenur Sulsel yang kian menggunung.
Padahal, seharusnya bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten/kota yang menerapkan PSBB. Bukan untuk kepentingan semata.
Dari informasi yang dihimpun, bantuan paket sembako yang disalurkan ke masyarakat belum juga merata. Khusus di Kota Makassar, sampai saat ini baru belasan ribu paket sembako yang tersalurkan.
Anggota DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga menilai ada perbedaan presepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam melihat aturan PSBB ini.
Warga diminta diam di rumah, sementara hak dasar dan kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Sedangkan pemerintah melakukan pembatasan pergerakan masyarakat.
“Ini yang saya maksud perbedaan presepsi. Masyarakat tidak bisa disalahkan, kenapa? Karena hak dasar mereka tidak terpenuhi, sementara mereka diharuskan untuk tinggal di rumah,” jelasnya, Senin (4/5/2020).
