HEDALDMAKASSAR.com – DPRD Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pembahasan penanganan dan pencegahan merebaknya virus corona atau Covid-19 di Kota Makassar.
Anggota DPRD dan Pemkot Makassar kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar bersama jajaran SKPD terkait melalui teknologi video zoom, pada Jumat (27/3) malam.
Hadir Ketua DPRD Rudianto Lallo, Wakil Ketua Andi Suhada dan Andi Nurhaldin Halid, Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir, Fatma Wahyuddin, Sahruddin Said, Yeni Rahman, BudiHastuti, Al Hidayat Samsu, dan anggota komisi D lainnya. Adapun topik pembahasan kali ini menyangkut kemampuan anggaran daerah menangani bencana virus corona.
Sekretaris Daerah Pemkot Makassar, M Ansar mengaku belanja tak terduga (BTT) yang tersedia di sekretariat daerah Pemkot sebesar Rp30 miliar. Sementara kebutuhan anggaran di setiap SKPD terungkap melebihi dari anggaran yang tersedia. Padahal, Pemkot membutuhkan tambahan anggaran tambahan Rp13 miliar lebih, jadi total keseluruhan sekitar Rp43 miliar.
“Dinas Kesehatan membutuhkan 26 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah butuh 4 miliar, Dinas Sosial memperkirakan akan menelan biaya 13 miliar, sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran butuh 87 juta,” kata Ansar.
Dari rincian kebutuhan itu, Wakil Ketua Komisi D Fatmawati Wahyuddin menyimpulkan bahwa DPRD menyepakati dan mensupport pemerintah kota untuk melakukan revisi anggaran dengan mengurangi biaya yang tidak urgen di setiap SKPD, kemudian disatukan untuk biaya tanggap darurat mengatasi Covid-19.
Khusus Dinas Kesehatan, akan mengadakat slat Rapid test Covid 19, alat pengukur suhu, dan 1 juta masker, untuk dibagikan ke masyarakat kota makassar yang membutuhkan, sedangkan BPBD membelanjakan alat pelindung diri (APD) bagi pengurus, pemandi jenazah dan penggali kubur, alat penyemprot disinfektan beserta cairannya.
Sementara Dinas Pemadam Kebakatan dan Dinas Sosial juga dalam waktu dekat akan mencairkan anggaran tanggap darurat, seperti logistik, dapur umum, dan sembako kepada masyarakst yang terkena dampak Covid 19.
Dalam RDP tersebut juga, pemerintah kota menyiapkan ruangan khusus di Rumah Sakit Umum Daya yang dapat menampung 40 pasien. “Kendati demikian, semoga ruang tersebut tidak terpakai,” kata Fatma.
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo juga menyimpulkan hasil rapat, bahwa kondisi darurat akan dievaluasi hingga 31 Maret pekan depan, jika kondisi darurat maka pemerintah daerah sepakat kembali melakukan sistem Work From Home bagi ASN dan tetap meliburkan anak sekolah.
“Hanya saja, kita tetap berdoa agar kondisi segeta pulih dan kami semua dan seluruh warga kota dapat beraktivitas kembali seperti biasa,” tutup politisi Nasdem ini.
Selain Sekda, hadir pula Kadis Kesehatan Naisyah Tun Azikin, Kadis Sosial Dt Mukhtar Tahir, Kadis Damkar Taufiqurrahman, Kepala BPBD, dan Camat Mariso.
