HERALDMAKASSAR.com – Mahasiswa Makassar mulai gerah dengan kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulsel yang menggiring opini ke pemakzulan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Menurut Ketua Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma) Universitas Negeri Makassar, Baso Aswar, terlalu dini untuk menilai seorang gubernur yang belum menjabat setahun.
“Ini pansus ada apa? Semua yang diperdebatkan dalam pansus sudah jelas menjadi kewenangan seorang gubernur. Memangnya gubernur tidak boleh melakukan mutasi? Itu hak “prerogatif” seorang gubernur. Bahkan dalam diri seorang gubernur memiliki hak diskresi,” ujar Aswar.
Sebaliknya, Sapma UNM meminta DPRD memikirkan yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, khususnya dalam hal pembuatan perda. “Di era DPRD saat ini, hanya lahir berapa perda sih? Harusnya diakhir masa jabatannya selaku anggota dewan, mereka membuat karya yang bisa dikenang publik. Bukan justru membuat kegaduhan seperti ini. Ingat, mereka dibayar dengan keringat rakyat,” ujar Aswar.
Aswar mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika Pansus berniat melakukan pemakzulan terhadap gubernur. “Ingat, diatas langit masih ada langit. Rakyat akan melawan jika DPRD sewenang-wenang,” ujar Aswar.
Seperti diketahui, saat ini Pansus telah menghadirkan Gubernur Sulsel untuk dimintau keterangannya. Dalam keterangannya kemarin, Nurdin Abdullah telah membeberkan sejumlah fakta terkait tuduhan yang berkembang di pansus.
Hanya saja, Ketua Pansus Hak Angket, Kadir Halid tampaknya tetap ngotot untuk merekomendasikan pemakzulan gubernur. Adik Nurdin Halid itu menyebut akan membicarakan di tingkat internal. “Bisa saja kita rekomendasikan ke Mahkamah Agung untuk pemakzulan gubernur,” kata Kadir.
(TIM HERALD)
