HERALDMAKASSAR.com – Rapat paripurna atas jawaban Walikota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar atas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 yang digelar di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/7/2019).
Pada rapat jawaban Walikota Makassar atas LKPJ Tahun Anggaran 2018, Pj Walikota Makassat Iqbal Suhaeb mengatakan terkait dengan sorotan legislatif mempertanyakan PAD yang tidak tercapai yang hanya terealisasi sebesar Rp136,16 miliar diakibatkan kondisi perekonomian melambat.
“Melemahnya perekonomian di Makassar akibat mempengaruhi realisasi penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah tidak mencapai target sepertl Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jika dlbandingkan dengan tahun 2017 jumlah berkas sebanyak 8 ribu 140 transaksi sedangankan jumlah transaksi ditahun 2018 hanya mencapai 7 ribu 508 transaksi sehingga mengalami penurunan,” urainya.
Selain itu, Iqbal juga menanggapi soal sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih banyak siswa belum tertampung diberbagai sekolah negeri di Makassar.
“Tentu Pemkot Makassar melalui Disdik kota Makassar terus melakukan antisipasi dengan program regrouping, saat ini pihak Pemkot telah menambah 10 SMP negeri baru yang tersebar di 7 Kecamatan di daerah ini, yang dapat menampung siswa sebanyak 1.500 siswa,” tandasnya.
