HERALDMAKASSAR.com – Ketua DPC Gerindra Makassar, Erick Horas yang menganggap ada perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Makassar terlibat dalam politik praktis, menuai reaksi.
Tudingan tersebut, dilontarkan Erick lantaran ada laporan masuk dari para Caleg Gerindra bahwa banyaknya kendala di lapangan saat melakukan kampanye, yang disebabkan oleh keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).
Akademisi asal Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Arqam Azikin mengatakan Wakil Ketua DPRD kota Makassar memberikan statmen seperti itu, berarti sudah “menuding” sekitar 12 ribu lebih ASN Pemkot Makassar terlibat politik praktis.
“Argumentasi Erick sebagai seorang Pimpinan DPRD Makassar sangat memalukan bila disampaikan tanpa data yang akurat, dan tuduhan Erick itu di media massa mesti dipertanggungjawabkan,” kata Arqam, Sabtu (9/2/2019).
Sebab, menurut Arqam, bisa merusak kredibilitas ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan birokrasi ke masyarakat.
“Sebaiknya Erick sebagai anggota Legislatif melengkapi datanya dulu siapa-siapa ASN yang terlibat di lapangan menghalang-halangi kerja politik Caleg di tengah masyarakat baru kemudian memberikan statmennya,” pungkasnya.
Bahkan, kata dia, sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar fungsinya dapat dimanfaatkan secara positif, dengan ikut aktif dalam mengawasi kinerja ASN Pemkot Makassar yang terlibat kerja politik praktis.
“Justru Erick sebagai wakil rakyat di Makassar seharusnya melakukan Pengawasan bila ada ASN melibatkan diri di proses politik praktis,” jelasnya.
Olehnya, Arqam meminta dalam waktu 2×24 jam agar Erick membuktikan dan mempertanggungjawabkan atas tudingan tersebut.
“Jika tidak mampu membuktikan maka secara moral lebih pantas Erick Horas mundur dari Wakil Ketua DPRD Makassar,” tegasnya.
“DPD dan DPP Partai Gerindra segera mempertimbangkan PAW bagi Erick bila tidak bisa mempertanggungjawabkan statmennya tentang ASN yang dia maksudkan demi menjaga Kinerja Kredibilitas Lembaga Legislatif,” demikian Arqam.
Sebelumnya, Erick Horas meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk tidak bermain politik praktis pada Pemilu 2019 tahun ini.
“Dari laporan yang masuk, bahwa ada beberapa kendala Caleg kami di lapangan. Kami memohon agar perangkat daerah bisa netral,” kata Erick beberapa hari lalu.
(IR)
