HERALDMAKASSAR.com – Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menemukan pendataan masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pendaping Keluarga Harapan (PKH) secara amburadul.
Dia mengaku, hampir semua Kelurahan di Kecamatan Mariso saat melakukan reses beberapa hari lalu, masyarakat mengeluhkan program KIS dan PKH dari Dinas Sosial Kota Makassar.
“KIS dan pendamping keluarga harapan sebenarnya yang banyak dikeluhkan oleh warga dalam persoalan pendataan dimana RT dan RW hampir tidak dilibatkan,” katanya saat ditemui di ruang Komisi B DPRD Kota Makassar, Selasa (18/12/2018).
Padahal, menurut Leo, RT dan RW tau kondisi warganya dari per Kartu Keluarga (KK). Sehingga mungkin kedepannya sebagaimana keluhan warga, petugas Dinas Sosial harus melibatkan pemerintah setempat.
“Memang ada program seperti itu, tapi kemudian pendamping yang ditugaskan oleh dinas sosial dibawah tidak bekerja sesuai dengan yang sebenarnya,” pungkasnya.
“Jadi ada terjadi like and dislike.Artinya, disatu orang yang tidak berhak diberikan justru mendapatkan itu, sedangkan orang yang berhak mendapatkan tapi tidak diberikan, sehingga di program ini banyak yang salah sasaran,” tambah Legislator PAN Makassar ini.
Selain itu, ia juga mengaku semua masyarakat kelurahan di Kecamatan Mariso hampir mengalami persoalan tersebut. “Bukan hampir lagi tapi semua kelurahan mengalami itu. Dan saya kira hampir semua kecamatan di Makassar mengalami itu,” tandasnya.
“Sehingga, kesimpulan daripada persoalan ini adalah terkait dengan pendataan itu sendiri, dan tidak diadakannya musyawarah kelurahan sebagaimana yang seharusnya,” lanjutnya lagi.
“Saya sarankan kepada Dinas sosial harus melakukan evaluasi total terhadap kinerja daripada PKH, supaya tidak muncul lagi keluhan dari masyarakat soal itu,” kata dia.
(MKA)
