JAKARTA – Desakan publik untuk melengserkan Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan kian berhembus kencang. Terbaru, Politisi PDIP Masinton Pasaribu marah pada Menko Luhut Panjaitan yang disebutnya menyebarkan big data hoaks pada masyarakat. Masinton menyarankan Luhut mundur.
Masinton Pasaribu menyarankan agar menko yang sempat menyebarkan persoalan big data penundaan pemilu mundur dari jabatannya.
“Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data ‘hoax’ kepada masyarakat Indonesia,” tegas Masinton Pasaribu, Senin (11/4).
Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini awalnya memuji sikap ksatria Presiden Jokowi yang pada akhirnya berani menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu.
Dia menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih kekacauan yang dibuat bawahannya.
“Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden,” kata politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).
“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” kata Masinton lagi.
Masinton Pasaribu lantas mempertanyakan ke mana menko hingga elite yang belakangan mendukung 3 periode masa jabatan presiden.
Padahal, kata dia, para menko Jokowi tidak punya kewenangan berbicara terkait politik.
“Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?,” katanya.
“Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden,” jelasnya lagi.
“Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” katanya.
Masinton pun menyarankan agar menko yang sempat menyebarkan persoalan big data penundaan pemilu mundur dari jabatannya.
“Ketika presiden secara ksatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya,” jelasnya.
“Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data ‘hoax’ kepada masyarakat Indonesia,” katanya lagi.
Politikus PDIP ini lantas berbicara soal demonstrasi mahasiswa hari ini terkait penundaan pemilu. Dia meminta agar demonstrasi mahasiswa dimaknai sebagai kritik kepada elite tua yang serakah dan rakus jabatan.
“Aksi demonstrasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia,” jelasnya.
“Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi,” jelasnya.
“Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” katanya.
