HERALDMAKASSAR.COM, Semarang – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto didaulat tampil sebagai pembicara pada Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2021.
Festival HAM diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berkolaborasi dengan The Asia Foundation (TAF) yang digelar di Hotel, PO, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Rabu (17/11/2021).
Sesuai dengan tema “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Minoritas di Tingkat Kota“ Wali kota Danny memaparkan komitmennya dalam pemenuhan hak dan perlindungan kelompok di kota Makassar seperti yang tertuang dalam Visi Misi Danny Fatma.
“Dalam Visi Misi Selalu saja ada kata untuk semua, kata untuk semua menjadi kunci bahwa Makassar itu Egaliter. dimana Sombere’ kemampuan Makassar memperlakukan orang lain dengan sangat baik,” kata Danny.
Menurut Danny berbicara tentang HAM, komitmen yang terbaik adalah regulasi atau aturan. Dimana Pemerintah kota Makassar mempunyai komitmen sangat kuat dalam persoalan HAM dan diskriminasi.
“Rencana aksi daerah itu banyak yang belum kuat dan kami sudah segera setelah Perda, berkomitmen perwalikan draf disabilitas inilah adalah bentuk intervensi pemerintah kota Makassar dan yang buat mereka sendiri,” ujar Danny.
Tidak hanya itu kata Danny, contoh terbaik didalam penerapan HAM dari berbagai aspek yang selalu ia jaga dalam pemerintahannya
“Contohnya selama ini tidak pernah ada camat dari Toraja, sekarang kita siapkan satu untuk Toraja,” ujarnya.
Selain itu Danny memaparkan pula, peran lokal influencer di tingkat RW/ RT yang mempunyai peran sangat penting, sebagai struktur informasi di tengah Masyarakat.
Selain itu festival budaya yang sudah masuk dalam agenda top Ten internasional festival indonesia F8 melibatkan pengungsi dari luar.
“Kami melibatkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam festival budaya, banyak kota kota yang tidak mau menerima, Makassar menerima, namun kita kasih batas 2 ribu orang kita libatkan dalam festival budaya dari Afganistan Iran dan Kongo,” jelasnya.
Hadir pula dalam festival HAMI ini Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward O.S. Hiariej, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, serta Ketua Dewan Pengurus dan juga Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto.
