HERALDMAKASSAR.COM – Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menuturkan, pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan akan menjadi tolok ukur dan referensi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengeluarkan kebijakan kedepannya.
” Pemaparan BPS Sulsel menjadi Referensi dalam mengambil setiap kebijakan, termasuk bagi seluruh perangkat daerah dalam membangun komunikasi yang lebih baik,” ungkapnya Senin (19/7).
Ia menyebutkan setiap program harus lebih efektif dan efesien serta tepat sasaran.
“Kita mau bagaimana pendekatan program ke depan agar langkah kita lebih efektif di tengah keterbatasan anggaran. Dinas-dinas juga harus bisa membuat program tepat sasaran. Membuat program-program yang efektif dan efisien, membentuk formula dengan anggaran yang terbatas,” sebutnya.
Yang perlu juga menjadi perhatian pemerintah, kata Plt Gubernur, yakni dengan melakukan pendekatan teknologi informasi oleh para perangkat daerah.
“Sekarang pendekatan teknologi bisa dilakukan melalui pelatihan secara digital untuk pelaku UKM yang mana yang akan menjadi target dan yang mana yang dilakukan pendampingan. Meskipun tidak banyak tapi lebih efektif dan efisien karena berbasis data,” ucapnya.
Paparan yang disampaikan oleh BPS, salah satunya juga menyinggung terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Di mana, penduduk perempuan lebih patuh terhadap protokol kesehatan dibandingkan penduduk laki-laki.
Terkait hal itu, Plt Gubernur menegaskan kepada dinas kesehatan untuk menggalakkan vaksinasi dengan menyasar daerah pusat episentrum di Sulsel sebagai wilayah prioritas vaksin. Seperti, katanya, di wilayah Aglomerasi Mamminasata, Makassar menjadi salah satu pusat episentrum yang harus diperhatikan.
“Itu diprioritaskan dulu. Seperti di Makassar wilayah yang basis penyebaran. Di area ini penyebaran tinggi jadi Vaksinasi di area ini bisa efektif menekan angka penyebaran. Ini jadi strategi kita menyelesaikan persoalan,” tutupnya.
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan juga mengapresiasi data yang diberikan BPS. Menurutnya, angka kemiskinan TPT yang menurun tetap harus menjadi perhatian pemerintah.
” Ini perlu menjadi perhatian bersama bahwa fungsi pemerintah fokus pada penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran juga tapi kita harus perlu kejar ini, ke depan akan jadi fokus kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Suntono memaparkan kondisi ekonomi Sulawesi Selatan di triwulan pertama masih mengalami kontraksi pada angka 0,21 persen, sementara di tahun 2020 kontraksi perekonomian Sulawesi Selatan berada diangka 0,70 persen.
“Pada triwulan pertama ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih kontraksi di angka 0,21 persen masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 0,74 persen,” katanya.
Suntono menjelaskan, untuk tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan menunjukkan kabar yang menggembirakan karena di bulan Maret 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan.
“Dari September 2020 hingga Maret 2021 tercatat sebanyak lebih dari 15 ribu orang keluar dari kemiskinan dengan persentase kemiskinan mencapai 8,78 persen pada Maret 2021, dari 8,99 persen pada September 2020,” ungkapnya.
Sementara berdasarkan jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota pada September 2020, lanjut Suntono, Kabupaten Jeneponto menempati angka kemiskinan tertinggi di Sulsel, yakni 14,58 persen, dan Makassar terendah dengan persentase tercatat 4,54 persen.
Demikian pula untuk tingkat pengangguran terbuka, Suntono menyampaikan kabar yang menggembirakan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulsel menurun menjadi 5,79 persen pada Februari 2021 dibandingkan dengan data TPT pada Agustus 2020 yang sebesar 6,31 persen.
“Untuk persentase TPT menurut Kabupaten Kota di Sulsel, pada Agustus 2020 Kota Makassar mencatat TPT tertinggi yakni 15,92 persen dan Kabupaten Selayar mencatat yang terkecil yakni 2,31 persen,” sebutnya.
Menurut Suntono, di masa pandemi Covid-19 banyak perubahan terkait ketenagakerjaan salah satunya terjadinya tambahan pengangguran.
” Beberapa karyawan di rumahkan, bahkan di PHK, tidak jarang pula mereka para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Namu demikian keadaan Februari 2021 angkanya sudah lebih baik dibandingkan Agustus 2020 yang lalu., tutupnya.
