HERALDMAKASSAR.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan evaluasi untuk lebih baik agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum diantaranya rutin melaksanakan rapat setiap pekan.
Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat mengikuti Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (29/4).
Andi Sudirman Sulaiman mengaku melakukan review konstruksi untuk bagaimana langkah pemulihan ekonomi dari anggaran APBD dan dana PEN.
” Kami mendorong untuk serapan anggaran belanja APBD khususnya untuk belanja modal,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal itu untuk memaksimalkan program-program prioritas.
” Evaluasi menyeluruh kami lakukan termasuk di Dinas PUTR untuk memaksimal program prioritas,” tuturnya.
Salah satu yang saat ini digodok untuk optimalisasi pemberian TPP bagi ASN. Dimana nilai yang diterima sesuai dengan kinerja.
“Terkait pencegahan tindak pidana korupsi, kami mohon Kasatgas Korsupgah KPK untuk terus berkoordinasi dengan kami, bagaimana target kami dari optimistik menjadi hal realistik plan. Sehingga upaya ini bisa maksimal dan sukses untuk ke depan,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Andi Sudirman pun melaporkan terkait utang Pemprov Sulsel tahun 2020 lalu yang tersisa 5 persen dari utang yang telah diverifikasi dan diakui oleh BPKP dan Inspektorat.
“Kami juga melakukan terobosan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Diantaranya perbaikan sistem pada PBJ,” tambahnya
Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Andi Sudirman akan mendorong untuk pemulihan ekonomi yang bersentuhan langsung untuk masyarakat.
“Kami berharap dengan Rapat Koordinasi ini sebagai upaya kami memaksimalkan jauh lebih baik dan transparan,”
tutupnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV, Niken Ariati memberikan beberapa masukan terhadap rencana aksi Pemprov Sulsel tahun 2021 ini. Serta mendorong agar Pemprov Sulsel mendorong kinerja lebih terukur dan ada percepatan.
“Harapan kami ada inovasi dengan inisiatif lebih substantif,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap rencana aksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Apresiasi dari kami terhadap upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.
