HERALDMAKASSAR.com – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, berada di ujung masa jabatan. Citranya di mata legislatif justru semakin tercoreng dengan sejumlah kebijakannya yang dinilai tidak ‘seksi’.
Sebut saja lelang 8 jabatan eselon II di Pemkot Makassar, buntutnya dana hibah pariwisata berujung ditumbalkannya Kepala Dinas Pariwisata Rusmayani Majid, Proyek Pedesterian Metro Tanjung Bunga, penanganan banjir, hingga kebijakan penanggulangan Covid-19.
DPRD Kota Makasssar khususnya fraksi Gerindra dan Nasdem meminta Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menyegerakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih. Kasarnya agar Rudy Djamaluddin segera lengser dan Makassar punya pemimpin definitif.
Sinyal pelantikan wali kota baru bakal molor semakin memanaskan situasi. Gubernur Nurdin masih menunggu penerbitan SK dari Kemendagri. Ia tak ingin terus menerus dirongrong. Menurut dia, ada 170 kabupaten/kota termasuk provinsi yang berproses di Kemendagri. Semua pihak diminta bersabar.
Namun, dewan justru meresponnya dengan ancaman pengguliran hak interpelasi jika Rudy Djamaluddin berlama-berlama duduk di kursi wali kota.
“Kalau Rudy masih lama menjabat, atau pelantikan wali kota definitif sengaja diulur-ulur, kami akan gulirkan mosi tidak percaya. Kalau perlu hak interpelasi akan kami pakai,” ketus Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, kepada fajar.co.id, Minggu (14/2/2021).
Ia menegaskan, warga Kota Makassar sangat membutuhkan pemimpin definitif sesuai daulat rakyat. Bukan penjabat wali kota pilihan gubernur. Karena masyarakat banyak keluhan di bawah tapi tidak ditanggapi dengan cepat.
(***)
