HERALDMAKASSAR.COM – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2021 telah disahkan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap pengesahan Ranperda APBD TA 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda), di ruang Paripurna lantai III DPRD Makassar, Senin (30/11/2020).
Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh ketua DPRD Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua II Andi Suhada Sappaile dan Wakil Ketua III Nurhaldin.
Hadir Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Forkopimda, kepala OPD serta beberapa camat kota Makassar.
Adapun sebelum ditetapkan, masing-masing fraksi yakni, Fraksi Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, Nasdem dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB) menyampaikan pendapat akhirnya masing-masing dihadapan peserta rapat.
Salah satu catatan DPRD melalui pendapat akhir seperti halnya yang disampaikan oleh fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Nunung Dasniar, yang mana memberikan masukan tentang permintaan anggaran yang diprioritaskan untuk pelayanan publik yaitu cetak E-KTP agar bisa dilaksanakan di tiap kecamatan.
Selain itu fraksi PDIP, fraksi PPP yang dibacakan oleh Fasruddin Rusli meminta pihak eksekutif untuk agar yang bermukim di Pulau tanggul pemecah ombak dan perbaikan dermaga.
Sementara fraksi Demokrat meminta eksekutif agar lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi dan meningkatkan PAD dibeberapa OPL di OPD terkait.
Sedangkan catatan dari fraksi PAN yang dibacakan Hasanuddin Leo meminta kepada Pemerintah Daerah perlu meningkatkan lagi pelayanan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur di Makassar yang perlu ditinjau ulang agar lebih merata.
Selain itu, Wakil Ketua I DPRD Makassar yang jug Koordinator Badan Anggaran, Adi Rasyid Ali mengatakan, penetapan Perda APBD TA 2021 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga, ia berharap, kedepannya serapan anggaran juga bisa lebih cepat.
“Bisa kita ketuk dengan jadwal yang paling cepat tanggal 30 November APBD TA 2021. Tentu ini walaupun cukup di akhir tanggal 30 tapi, semua berkualitas pembahasannya, dan alhamdulillah anggaran kedepan ini, harapan saya serapan anggaran lebih cepat,” ujar legislator tiga periode ini.
ARA sapaan akrab Adi Rasyid Ali juga menekankan, m skala prioritas anggaran kedepannya soal penanggulangan covid dan bagaimana pemulihan ekonomi.
“Pemkot masih harus fokus bagaimana menangani penanggulangan Covid-19 yang masih saat ini tengah berlangsung. Selain itu, tentu pemulihan ekonomi agar Makassar kembali bangkit dari keterpurukan,” cetus ARA.
Menanggapi hal tersebut, Pj Walikota, Rudy Djamaluddin menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran anggota DPRD Makassar yang telah bekerja hingga penetapan Ranperda APBD TA 2020 rampung tepat waktu.
Kata Rudy, secara substantif APBD 2021 dipastikan bermuara pada pemulihan ekonomi kota Makassar. Sebab, hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk kota Makassar mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi covid-19.
“Hasil yang kita capai di dalam penetapan APBD 2021 ini sudah merupakan sinergi yang sangat kuat, sangat produktif, sangat optimal bersama seluruh anggota dewan yang sudah kita bahas selama beberapa hari”.
“Sehingga kami yakin dan percaya, apa yang sudah dituangkan di apbd 2021 inilah yang terbaik untuk mengantarkan makassar untuk memulihkan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri untuk mendorong makassar menuju gerbang investasi dan pariwisata,” papar Rudi.
Rudi menambahkan, penetapan ini akan dimaksimalkan seluruh usulan program dan mendorong pertumbuhan ekonomi Makassar menuju gerbang investasi dan pariwisata.
“Semua usulan akan menjadi perhatian kita semua. Semua usulan pasti sangat berharga dan sangat bermanfaat dan itu akan menjadi pelengkap untuk kita menyempurnakan lagi apa yang sudah ada,” demikian ungkap Rudy. (*)
