HERALDMAKASSAR.COM – Sebanyak 6 Kecamatan di Kota Makassar disebut telah melampaui target anggaran kecamatan. Diantaranya Kecamatan Manggala, Mariso, Tamalate, Rappocini, Wajo dan Biringkanayya.
Hal tersebut diutarakan dalam hasil rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar.
Target capaian anggaran Kecamatan berdasarkan parsial V hampir dipenuhi oleh 15 kecamatan. Dari data yang dihimpun, anggaran untuk kelurahan tersebut berhasil dicapai sebesar Rp2,07 Milliar, dari target refocusing sebesar Rp1 milliar. Hal ini bahkan hampir mendekati target pokok sebesar Rp2,5 milliar.
Adapun pencapaian sementara dari target parsial hingga saat ini yaitu Tamalanrea Rp876 juta dari target Rp1 milliar, Panakkukang Rp998 juta dari target Rp1 milliar, Manggala Rp1,07 dari target Rp994 juta, Mamajang Rp474 juta dari target Rp600 juta.
Mariso Rp416 juta dari target Rp260 juta, Tamalate Rp1,19 milliar dari target 1,2 milliar, Bontoala Rp577 juta dari target Rp700 juta, Ujung Pandang Rp607 juta dari target Rp660 juta, Rappocini Rp1,23 milliar dari target Rp700 juta, Makassar Rp340 juta dari Rp400 juta dan Wajo Rp481 juta dari target Rp136 juta.
Sementara dua lainnya yaitu Ujung Tanah Tallo belum menyetorkan anggarannya. Dengan demikian, Komisi B menaruh optimisme anggaran kecamatan hingga akhir tahun mampu dicapai.
Anggota Komisi B, Hasanuddin Leo mengaku optimis melihat target anggaran parsial (refocusing) mampu tercapai hingga bulan Desember mendatang.
Legislator PAN itu berujar, mengacu pada parsial seluruh kecamatan hampir mencapai target. Hanya saja, dibandingkan di APBD pokok dinilai jauh. “Tapi saya yakin ini bisa dicapai Desember nanti, karena inikan masih sementara finalnya di 31 Desember,” kata Leo.
Dari hasil pencapaian, kata Leo retribusi sampah menjadi penyumbang terbesar dari anggaran kecamatan. Meskipun demikian, sejumlah kelurahan mengeluhkan sulitnya pencapaian target. Dikarenaka adanya beberapa hambatan pada penarikan retribusi.
“Salah satunya penarikan pada sektor perhotelan dan rumah makan yang sempat tutup. Meskipun saat ini telah dibuka, okupansi masih belum maksimal sehingga beberapa kecamatan masih kesulitan dalam melakukan penarikan,” ucapnya.
Belum lagi, kata dia, kendaraan pengangkut yang kerap bermasalah dan sistim penarikan. Sehingga, sejumlah kecamatan meminta agar adanya penunjang kendaraan yang lebih, pengerjaan lebih efisien.
“Persoalan kerusakan juga sempat dikeluhkan, kendaraan yang dibawa ke PU selaku penanggungjawab kendaraan kerap lambat dikembalikan sehingga operasi pengangkutan terhambat,” ungkapnya.
“Jadi mereka itu armada pengangkut sampahnya kadang bermasalah sementara untuk perbaikan diserahkan ke PU, mereka ini kadang kesulitan karena kalau dibawa ke sana kadang lama selesai, itu ji alasan-alasan mereka,” sambungnya.
Sementara, Anggota Komisi B, Nurul Hidayat menambahkan meskipun menemui kendala, setidaknya perlu diapresiasi. “Karena pencapaian berpeluang besar akan tercapai secara keseluruhan, terutama di Kecamatan Biringkanayya. Daerah tersebut bahkan mampu menggenjot target pencapaiannya hingga 200% dari target anggaran parsial,” kata Nurul.
