HERALDMAKASsAR.com – Baru-baru ini, Indonesian Corruption Wacth (ICW) membongkar besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk membayar buzzer dan influencer. Tidak tanggung-tanggung anggarannya mencapai Rp 90 miliar.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah mengkritik besarnya anggaran yang digelontorkan untuk “penjaga maya” itu. Dia menyebut, penggunaan buzzer dan influencer, mirip apa yang dilakukan di sejumlah negara komunis seperti Rusia dan China.
Tugasnya, membela, mengkampanyekan, membangun citra hingga memprovokasi. Hal ini dapat menurunkan kualitas dari demokrasi. Sebenarnya bukan hanya menurunkan tetapi telah menjadi penyakit demokrasi. Melanggengkan budaya politik transaksional, premanisme, serta menghalalkan kebohongan dan kecurangan dalam berpolitik.
Rizal menyebut, penyakit buzzer dan influencer sangat berbahaya. Di negara komunis seperti Rusia, dan juga China, buzzer dan influencer dapat disetarakan dengan departemen agitasi dan propaganda (agitprop) partai komunis.
Tugasnya menyosialisasikan visi, misi, dan atau hasil-hasil kerja pemerintah. Bila perlu dengan memutarbalikkan fakta. Melemahkan hal-hal yang diungkap oposan atau pengeritik.
“Keberadaan buzzer dan influencer bukan ciri dari negara demokratis melainkan komunis dimana informasi dicengkeram pemerintah, hukum yang menjadi alat kekuasaan, serta lawan-kawan politik yang dibungkam. Adu domba pun dilakukan. Opini publik dimainkan,” kata Rizal.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto juga menyindir soal penggunaan buzzer dan inluencer ini. “Saya tidak tahu apakah ada disorientasi dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga harus ada influencer?” kata Didik Mukrianto.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat ini, seharusnya pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat dalam menggunakan anggaran negara. Ketimbang membayar influencer untuk membangun citra pemerintahan. “Idealnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya yang masih harus terentaskan dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, daripada membangun basis citra melalui influencer,” ucap dia.
Jika demikian besarnya duit negara digunakan untuk membayar influencer, lanjut Didik Mukrianto, maka pemerintah jangan kaget dan aneh apabila masyarakat menilai pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo lebih mementingkan citra daripada rakyat. “Jika demikian adanya, begitu besarnya dana untuk influencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan Presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan,” pungkasnya.
(HM)
