HERALDMAKASSAR.com – Bawaslu Kota Makassar menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif bersama media dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020 di Hotel Jolin, Jalan Pengayoman, Makassar, Senin (24/8/2020).
Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari mengakui, keterlibatan media diperlukan sebagai pusat informasi dan penyambung lidah terkait peran dan kinerja Bawaslu.
“Media dilibatkan karena kami melihat media dalam proses pendewasaan demokrasi tidak bisa dilepaskan. Karena media yang menyambungkan informasi apa yang tidak diketahui orang lain. Misalnya, 1 juta lebih penduduk Makassar kami tidak bisa menjangkau, kita harap media bisa menyambung informasi ke masyarakat,” ujar Nursari.
Kesuksesan kontestasi pemilu, kata Nursari tidak lepas dari peran penting media. Mengedukasi masyarakat terkait seputar pemilihan umum.
Dengan keterlibatan media dalam memberikan informasi soal pengawasan partisipasi, bisa meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu nantinya.
“Kami harap, isu sentral yang selalu kami sosialisasikan, terutama politik uang dan politik sara bisa kita reduksi,” tegasnya.
Sementara, Nurdin Amir sebagai narasumber, membahas terkait peran media dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2020. Ia mengatakan media sebagai fungsi kontrol dalam informasi.
“Media tidak hanya memberitakan kulit-kulitnya saja tapi bagaimana teman-teman (Jurnalis) bisa mengedukasi masyarakat terkait keadilan dan partisipasi dalam pemilihan dan peran masyarakat dalam mengawasi pemilu,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar ini.
Ia menekankan, bahwa jurnalis dituntut untuk bersikap independen dan tetap mengedepankan etika dalam menjalankan profesinya. Sehingga ia mengecam jurnalis yang merangkap sebagai juru kampanye (jurkam).
“Jurnalis bukan jurkam, mungkin saja ada jurnalis yang jadi tim sukses. Kalau jurnalis jadi jurkam maka jurnalis tidak independen lagi. Ini yang parah kalau ada yang jadi jurkam, ini mencederai profesi jurnalis. Apalagi jurnalis rawan jadi perselingkuhan, antara media jurnalis dengan pasangan peserta pilkada, hal ini berdampak kerugian masyarakat. Sebab masyarakat ingin mendapatkan informasi yang benar,” kata dia.
