HERALDMAKASSAR.com – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said mengkritisi kebijakan Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin yang enggan menandatangani dana alokasi khusus (DAK) dari pusat untuk pembangunan sarana pendidikan.
Ajid sapaan akrabnya berujar jika sampai batas waktu Pj Walikota Makassar masih tidak mau menandatangani pencairan dana tersebut, bisa jadi Makassar mendapatkan punishment atau hukuman dari pemerintah pusat.
“Catatannya itu dana DAK kita sudah bermohon sebelumnya, kemudian dimasukkan jadi program dan disetujui oleh kementerian, nah sekarang sisa ditransfer ke kas daerah tapi Walikota tidak mau tandatangan karena sesuatu hal,” ujar Ajid, Rabu (12/8/2020).
Lebih lanjut, Ajid menambahkan bahwa dana DAK tersebut diperuntukan untuk pembanguan sejumlah sekolah di Makassar. Namun, kata Ajid, Pj Walikota ngotot untuk pembangunan 2 sekolah yang tidak masuk dalam perencanaan.
“Ada sesuatu yang ingin dikerjakan dua sekolah oleh Walikota tapi tidak direncanakan sebelumnya, itu tidak boleh karena aturan,” lanjut Ajid.
Olehnya, ia mendesak agar Pj Walikota segera menandatangani pencairan anggaran tersebut, karena pembangunan fasilitas sekolah sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kiranya dana DAK ini tidak ditransfer tahun ini maka Makassar kena sanksi, tahun depan tidak dapat lagi dana bantuan tahun depan, kalau tidak itu akan menjadi SILPA,” pungkasnya.
