HERALDMAKASSAR.com – Jelang pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar, bola panas terus menggelinding soal siapa pelanjut kepemimpinan Nurdin Halid.
Munculnya Supriansa, sosok muda Partai Golkar, menjadi pembeda dalam musda kali ini. Untuk pertama kalinya, kandidat yang belum lima tahun kepengurusan di Golkar, melejit menjadi calon Ketua DPD I Partai Golkar.
Sebelumnya, di berbagai daerah, muncul kasus yang sama. Terakhir, Ketua DPD II Sulawesi Barat Muhammad Aras. Ia mengantongi surat sakti Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartato.
Karena itulah, sejumlah DPD II Golkar di Sulsel mulai melirik sosok Supri yang tidak lain anggota Komisi III DPR RI itu. Surat sakti yang dikantongi Supri, sama dengan empat Ketua DPD lainnya di Indonesia yang sudah terpilih.
Ketua DPD II Partai Golkar Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi bahkan secara terang-terangan menyebut, diskresi itu sebagai perintah ketua umum. “Saya melihat itu adalah suatu perintah. Makanya saya sebagai kader partai harus ikuti itu perintah,” katanya.
Bupati Bone itu menjelaskan, surat sakti yang dikantongi Supri, tidak semudah itu dikeluarkan jika tidak ditelaah dengan baik-baik. Tentu ada persyaratan harus dipenuhi. Seperti memenuhi 30 persen.
Fashar akan mendukung diskresi itu. Sebab ini merupakan perintah partai yang tidak bisa ditawar lagi. “Saya melihat itu adalah suatu perintah. Saya hargai tanda tangan Pak Airlangga dan Pak Sekum walaupun itu tidak tersurat, tetapi bagi saya itu tersirat,” tegasnya.
Hal sama juga disampaikan Ketua DPD II Golkar Soppeng, Kaswadi Razak. Menurut dia, calon yang mendapatkan rekomendasi itu merupakan sinyal didukung DPP. “Kebetulan Pak Supriansa yang mendapat, dan menurut saya inilah yang harus didukung,” bebernya.
(MAL)
