HERALDMAKASSAR.COM – Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah pada hari Jumat mendatang. Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.
“Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti. Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Pak Sabri (Asisten Pemerintahan) terus bekerja berkordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Kemarin saya juga menemui Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Gowa terkait rencana penerapan Perwali yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga kita. Namun yang paling penting saya ingin tekankan kepada aparat di perbatasan agar jangan menyulitkan masyarakat kita, bikin metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, cukup periksa dokumen yang diperlukan saja, serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang” ujar Prof Rudy saat diwawancara sejumlah wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, rencana penerapan Peraturan Walikota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan Sampling Random Rapid Test.
“Kita tidak ingin mentrasnfer penularan kedaerah, kita tidak hanya menangani kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibukota Provinsi, kota penyanggah nasional, makanya harus kita jaga kestabilannya. Kita jangan bawa penularan keluar, warga Makassar yang mau keluar harus kita pastikan tidak menularkan virus di luar, inilah esensi dari pembatasan pergerakan antar daerah ini,” lanjutnya.
Rudy berada di Kantor Gubernur Sulsel untuk mengikuti Rapat kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membahas tentang persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 serta Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulsel.
Rapat kunjungan kerja ini dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdulllah, serta sejumlah kepala daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Saat memberikan keterangan Pers, Tito Karnavian mengatakan pemeriksaan spesimen di Sulsel mengalami peningkatan sehingga angka positif Covid-19 juga meningkat.
“Sebenarnya pemeriksaan sampel secara massif itu membuat kita semakin mudah meminimalkan transmisi penularan, jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah edukasi ke masyarakat, mari kita gunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal. Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito juga membagikan buku yang berisi hasil riset kesehatan yang dilakukan sejumlah negara tentang metode penanganan pandemi Covid-19.
