HERALDMAKASSAR.com – Komisi A DPRD Makassar meminta Pj Wali Kota Yusran Jusuf segera mengisi beberapa jabatan lowong. Beberapa jabatan dinilai sudah terlalu lama diisi plt sehingga pelayanan tak berjalan efektif.
“Pengisian jabatan kosong sangat urgen dilakukan segera oleh pemerintah kota. Apalagi untuk menyongsong new normal dan percepatan pemulihan kerja-kerja pelayanan di masyarakat pada masa yang berat ini akibat dampak Covid19,” ujar Azwar, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kamis (28/5/2020).
Azwar menyebut, idealnya tidak boleh ada pejabat yang merangkap jabatan. Sebab menurutnya, rangkap jabatan akan menurunkan kualitas kinerja aparatur dalam melayani masyarakat.
“Bagaimana mungkin bisa maksimal kerja melayani masyarakat kota Makassar kalau rangkap jabatan. Lagian Beberapa undang-undang di negeri kita kan ruhnya menganjurkan untuk para pejabat itu tidak rangkap jabatan,” lanjut Azwar.
Ia pun meminta Yusran untuk melakukan evaluasi beberapa pejabat yang memiliki kinerja di bawah standar. Termasuk kata Azwar, mereka yang terindikasi terlibat politik praktis.
“Yang punya raport kinerja buruk ganti saja. Yang punya indikasi terlibat politik praktis geser saja. Sy kira tidak sulit mencari tahu itu. Apalagi salah satu amanat negara atas penunjukan pj itu adalah agar dapat menjaga netralitas aparatur daerah di wilayahnya,” lanjut Azwar.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Supratman juga mengimbau agar Pj segera mengembalikan tatanan pemerintahan.
“Kalau sekarang pertama harusnya pj mengembalikan tatanan pemerintahan kita normal dan perekonomian bisa kembali normal juga. Karena bagaimanapun hebatnya kita di Makassar ini kalau tidak normal pasti sama aja lowong,” ujar Politisi NasDem ini.
Supratman menyebut Yusran harus menimbang skala prioritas yang mana yang harus ia dahulukan dalam pengambilan kebijakannya.
“Saya pikir pj wali kota sekarang cukup paham terkait tatanan pemerintahan. Karena ada kebiasaan beliau di provinsi apalagi ketua Bappeda yang tahu betul terkait dengan tatanan pemerintahan dan pembangunan Makassar ke depan,” pungkas Supra.
