HERALDMAKASSAR.com – Hingga memasuki hari ke-9 Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, hasil yang didapat tampaknya belum maksimal.
Bahkan, masih banyak warga yang tidak disiplin menjalankan imbauan. PSBB rencananya berlangsung hingg 7 Mei 2020 dan bisa diperpanjang.
Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi menilai penerapan PSBB Makassar masih belum berjalan maksimal dan tidak mampu menekan penyebaran covid-19.
Menurutnya, selama sepekan digulirkan, Pemerintah Kota Makassar seolah-olah hanya fokus pada penindakan pelanggaran aturan namun mengabaikan aspek penerapan skenario kesehatan.
“Sejak awal saya pesimis PSBB ini berjalan maksimal. Warga masih berkeliaran cari nafkah di luar rumah, toko non pangan masih banyak yang buka. Karena hal dasar hidup mereka belum terpenuhi seperti pemenuhan bahan pokok masyarakat belum merata terbagi,” kata Kasrudi, Sabtu (2/5/2020)
Legislator Partai Gerindra itu meminta pemeriksaan massal Covid-19 bagi warga Makassar sangat perlu dilakukan. Namun, sebelum itu dilaksanakan beberapa aspek harus benar-benar telah disiapkan Pemkot.
“Alat Rapid Testnya harus ada dulu, lalu tempat isolasi harus disiapkan. Karena jika diadakan tes massal maka otomatis akan ditemukan peningkatan positif corona. Lalu dimana mereka akan ditempatkan jika ruang isolasinya tidak ada atau katakanlah kurang,” jelas Kasrudi.
Sehingga, Kasrudi menduga mengapa tes massal itu tidak dilakukan karena belum tersedianya ruang isolasi tersebut. Dikhawatirkan jika dilakukan tes massal sementara fasilitas kesehatannya minim tentu pasien akan membludak sehingga menimbulkan kekacauan.
“Makanya dari dulu saya sudah tekankan yang ODP dan PDP dibuka saja identitasnya agar mereka mudah diawasi. Jangan sampai mereka berkeliaran. Tapi sebelum mereka dilarang, pemkot harus penuhi dulu kebutuhan dasar mereka,” tegasnya.
