HERALDMAKASSAR.com. – Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat bereaksi keras atas keputusan pemerintah yang mengucurkan dana trikiunan rupiah untuk pelaksanaan program kartu pra kerja.
Meski diakui Jumhur, niat pemerintah sangat baik di tengah pandemi covid-19. Hanya sjaa karena program ini tudak dikerjakan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang sudah puluhan tahun menangani ketenagakerjaan.
“Sedang terjadi perampokan uang negara yang membonceng program Kartu Pra Kerja. Padahal sesungguhnya program ini memiliki niat baik,” kata Jumhur melalui pesan suara yang beredar luas di media sosial.
Betapa tidak, sambungnya, dari anggaran Rp20 triliun, sebanyak Rp5,6 triliun diserahkan untuk pemain tengah yang tidak memiliki kompetensi untuk mengelola dana itu.
Jumhur pun berhitung, bila satu konten pelatihan video pelatihan dibuat dengan biaya Rp70 juta, maka hanya perlu Rp140 miliar untuk membuat 2000 konten. Jadi, tidak perlu ada pemain tengah untuk ‘digital platform‘ dengan keuntungan 40 kali lipat, Rp5,4 triliun.
“Kita tidak ambil pusing jika mereka mangambil untung dari pasar bebas. Tapi ini dari uang negara, apalagi sekarang rakyat sedang susah karena wabah virus Corona,” seru tokoh buruh ini.
“Hal ini perbuatan tercela dari pemain di bawah Presiden. Dan oleh karena itu, Presiden harus menghentikan cara yang vulgar dan ugal-ugalan dalam merampok uang negara,” tegas dia.
Ia menambahkan, bayangkan jika keuntungan ini digunakan bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka akan ada 2 juta orang yang menikmati Kartu Pra Kerja ini.
Pemerintah menggelontorkan dana Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja, dengan anggaran naik dua kali lipat dari rencana semula Rp 10 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk 1) sebesar Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan, 2) sebesar Rp 13,45 triliun untuk insentif 3) sebesar Rp 840 miliar untuk dana survei dan 4) sebesar Rp 100 juta untuk PMO.
Terdapat delapan ‘platform digital’ yang ditunjuk sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan pelatihan ‘online‘. Mereka diantaranya Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker.
Pemerintah akan membayarkan biaya pelatihan tersebut langsung ke lembaga pelatihan yang ditunjuk.
“Sebelum terlambar, Pak Jokowi tolong hentikan perampokan uang negara ini,” ujar Jumhur.
(TIM)
