HERALDMAKASSAR.com – Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Budi Hastuti meminta pemerintah kota dalam hal Dinas Sosial untuk lebih serius menyikapi persoalan gelendangan dan pengemis (Gepeng) yang masih kerap terlihat beberapa titik jalan.
“Selain menjadi persoalan sosial, keberadaan gepeng ini juga kerap mengganggu ketertiban umum, seperti mengamen di jalan atau lampu merah. Hal itu tanpa disadari akan membahayakan dirinya dan orang lain pengguna jalan,” kata Budi Hastuti, di ruang komisinya, pada Selasa (4/2/2020).
Menurut anggota fraksi Gerindra ini permasalahan gepeng ini harus diselesaikan secara terkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak hanya Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja, namun juga melibatkan peran camat hingga lurah. Khususnya dalam hal pembinaan dan hal lain yang berkaitan masalah sosial tersebut.
“Keberadaan gepeng ini memang butuh penanganan serius dan komitmen semua pihak. Dalam penertiban juga harus bisa terkonsep dengan baik, harus ada edukasi supaya pemasalahan gepeng ini tidak terus-terusan terjadi. Intinya instansi teknis harus peka dan sigap mengatasi persoalan ini,” terangnya.
Legislator cantik DPRD Makassar mengaku akan berkoordinasi dengan komisinya untuk melakukam rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait.
“Kita akan panggil Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya untuk RDP,” tandasnya.
