HERALDMAKASSAR.com – Gedung DPRD kota Makassar disambangi puluhan orang yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Anti Korupsi Indonesia (LANTIK) guna menyampaikan aspirasinya terkait diduga adanya kecurangan dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan APBD, Senin (27/01/2020).
Aspirasi siang ini diterima langsung Anggota DPRD Makassar, H. Zaenal Beta (F-PAN) didampingi lima rekannya yakni, Kasrudi (F-Gerindra), Aswar (F-PKS), H. Nasir Rurung (F-PAN) dan, Syamsuddin Raga (F-NIB) dan Hj. Apiaty Amin Syam (F-Golkar).
Dalam pemaparannya, salah satu anggota dalam aksi siang ini Akbar Polo menjelaskan bahwa dalam aksinya hari ini meminta kepada DPRD kota Makassar agar kiranya bisa mengawasi proyek-proyek yang telah jalan dilingkup pemerintah kota Makassar.
Dirinya juga menambahkan bahwa agar kiranya DPRD kota Makassar mendesak Pj. Walikota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb untuk segera melantik jabatan-jabatan yang kosong dilingkup pemerintahan kota Makassar.
“Saya harapkan DPRD Makassar segera minta Pj. Walikota Makassar untuk segera mengisi jabatang kosong di SKPD, terkhusus Dinas Pekerjaan Umum yang kita tahu Sekda Makassar rangkap jabatan sebagai Kepala Dinas,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Makassar Aswar ST mengungkapkan bahwa apa yang diaspirasikan oleh LANTIK, dirinya sebagai wakil rakyat memberi apresiasi dan siap mengawal aspirasi tersebut sampai diadakannya rapat dengar pendapat.
Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan mengenai banyaknya jabatan-jabatan kosong di lingkup pemerintah kota Makassar, seluruh Fraksi di DPRD Makassar sudah menegaskan pada Pj. Walikota Makassar Iqbal Samad Suhaeb untuk segera mendefinitifkan jabatan kosong tersebut agar program kerja pemerintah kota bisa berjalan dengan baik.
“Perihal rangkap jabatan yang diemban oleh Sekda Makassar, sudah kita usulkan pada pak Iqbal agar segera mendefinitifkan Kepala Dinas PU yang baru sehingga program-program kerja bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dalam suasana kondusif satu persatu Anggota DPRD Makassar memberi komentar dan menjawab beberapa pertanyaan dari Aliansi Anti Korupsi Indonesia serta mengambil sikap untuk mengawal aspirasi tersebut sampai digelarnya rapat dengar pendapat dengan menghadirkan perwakilan Pemerintah kota Makassar.
