HERALDMAKASSAR.com – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo menyampaikan perlunya pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat eksekutif maupun legislatif.
Kedepan, menurut Rudi, setiap pejabat di pemerintah kota makassar agar tidak salah dalam mengurus administrasi terkait perjalanan dinas ke luar daerah.
“Itu kan koreksi dari BPK, makanya kita undang BPK supaya ada akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah. Supaya kami di DPRD tidak salah dalam mengelola keuangan daerah,” kata Rudi, Senin (9/12) kemarin.
Dia juga mengatakan, selama ini kebanyakan pejabat di pemerintahan salah dalam administrasi, sehingga kerugian negara harus dikembalikan.
“Nanti setelah dikembalikan, muncul RHP misalnya, karena ini erat kaitannya dengan keuangan, Makassar kemarin dapat WTP, ini yang patut dipertahankan,” ujarnya.
Untuk itu, sinergi antara BPK dan Forkopimda dalam mengelola keuangan daerah perlu transaparan.
“Kita bisa WTP bila ada dianggap transparansi ada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah kita di Makassar,” pungkasnya.
