HERALDMAKASSAR.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar akan fokus mengkonsultasikan terkait persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan BPJS Kesehatan pada APBD 2020.
Hal itu diungkapkan Ketua Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA). Pihaknya akan berkonsultasi saat kunjungan Banggar ke pemerintah pusat bagaimana mengatasi persoalan TPP dan polemik BPJS kesehatan di Kota Makassar.
“Ada beberapa hal yang kita ingin konsultasikan, pertama soal TPP. Kedua soal BPJS, yang mana memang tunggakan BPJS begitu banyak, tentu bantuan dari pemerintah pusat seperti apa,” kata ARA, Selasa (26/11/2019).
Menurutnya, hal terpenting yang harus diselesaikan di Kota Makassar pada tahun anggaran 2020 adalah persoalan TPP. Sehingga, kata dia, kedepan tidak lagi membebani APBD.
“Tapi yang paling utama soal TPP, karena TPP ini kalau dengan tenaga kontrak itu kurang lebih Rp286 Miliar belanja tidak langsung, nah kita mau TPP ini apabila kalau diperlakukan bagaimana. Ini kan pasti membebani APBD kita,” ujarnya.
Olehnya, dalam pembahasan APBD sekarang, kata ARA, persoalan TPP di Kota Makassar termasuk guru harus dituntaskan.
“Nah, kita harus clearkan itu termasuk guru juga meminta TPP, tapi kan sudah mendapat tunjangan sertifikasi. Jadi guru sertifikasi atau TPP? Tapi harus ada tertulis,” pungkasnya.
