HERALDMAKASSAR.com – Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto, masih menuai tanda tanya.
Kasus yang menyeret nama Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir telah dua kali diperiksa untuk dimintai keterangannya. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan dari Polda Sulsel.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia (BAIN HAM) RI akhirnya angkat bicara terkait lambatnya penanganan kasus tersebut.
“Kasus ini melibatkan Wakil Bupati Jeneponto Paris Yasir dan memang betul sudah pernah diperiksa. Itu menjadi perhatian kami di BAIN HAM RI Sulsel karena kami mengikuti betul mulai dari Polda Sulsel mengangkat, memeriksa, dan melakukan penggeledahan di beberapa instansi di Jeneponto,” kata Sekretaris Umum BAIN HAM Sulsel, Amin Rais dalam konferensi persnya, Jum’at 18 Oktober 2019.
Menurutnya, ada kejanggalan dalam proses Tim Tipikor Polda Sulsel yang sebelumnya mencuat bahwa Wakil Bupati diperiksa, namun berjalan sampai sekarang tidak ada tindaklanjut.
“Makanya tegas kami akan terus memantau kasus ini. Kami mendesak Polda Sulsel. Jangan sampai masyarakat Jeneponto berfikiran Polda bermain-main. Karena sudah memperlihatkan menggeledah kantor di Jeneponto lalu kemudian dihentikan,” jelasnya.
“Kalau memang Polda tidak cukup bukti, ya sampaikan dong ke masyarakat dan publik. Ini kan membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa kepolisian berdiam dengan kasus ini,” tambahnya.
Diketahui, Tipikor Polda Sulsel menangani dugaan kasus korupsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pagu anggaran sebesar Rp3,7 Miliar yang menggunakan dana Dana Alokasi Khusus (DAK). Tipikor menduga ada modus pengaturan pemenang pada kasus ini.
Proyek dua pasar rakyat yang terindikasi adanya perbuatan melawan hukum, masing-masing Pasar Lassang-lassang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke dan Pasar Paitanah Desa Paitanah Kecamatan Turatea.
