HERALDMAKASSAR.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar geram lantaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Muhammad Ansar sama sekali tidak pernah hadir pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perbuahan tahun 2019.
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Andi Amirullah Djaya yang merupakan mitra kerja Dinas PU menegaskan, akibat dari ulah Kadis PU sehingga APBD Perubahan terancam molor untuk ditetapkan.
Amirullah mengatakan, bahwa ada hal yang urgent perlu dibahas bersama Kadis PU, namun beberapa kali terakhir hanya mengutus stafnya untuk mengikuti rapat.
“Beberapa kali kita undang rapat pembahasan anggaran tapi tidak pernah hadir dan hanya mengutus stafnya. Sementara stafnya yang ditanya juga tidak bisa menjelaskan. Dinas PU ini memiliki utang puluhan Miliar dari tahun 2017 yang dioper hingga APBD perubahan tahun 2019,” kata Amirullah, Selasa (27/8/2019).
“Tugas yang paling sakral di makassar adalah pembahasan pendapatan dan belanja daerah, tidak ada semua kegiatan yang lebih penting daripada ini. Sehingga ini bisa terancam molor. Kalau bisa dipertimbangkan secepatnya, kalau begini terus habis kita,” lanjutnya.
Amirullah mengancam, jika Kadis PU tidak bersedia hadir pada rapat-rapat berikutnya, maka pembahasan anggaran itu tidak bisa berlanjut. Olehnya, hal ini bisa membuat APBD Perubahan 2019 bisa molor dan berdampak buruk pada percepatan pembangunan di Kota Makassar.
“Jika ini terjadi maka bisa berakibat sama APBD perubahan. Artinya berdampak semua dengan SKPD-SKPD lain. Karena ini kan satu kesatuan semua di APBD,” ungkapnya.
Dia bahkan menuding, sikap Muhammad Ansar yang enggan mengahdiri rapat karena tidak bisa menjelaskan utang sekitar 10 Miliar itu. “Mungkin dia tidak bisa menjelaskan 10 Miliar utang itu kan?,” ungkapnya.
Tidak hanya itu saja, Amirullah meminta dengan tegas kepada Pejabat Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi posisi jabatan Muhammad Ansar di Dinas PU. Pasalnya, Ansar juga adalah Sekretaris Kota Makassar.
“Jangan sampai karena kesibukan-kesibukan lainnya di Sekda sampai tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan. Termasuk di Dinas PU. Ini kan akan terbengkalai kalau tidak diperhatikan. Apalagi di PU anggaran terbanyak ke dua di Kota Makassar,” ungkapnya.
