HERALDMAKASSAR.com – Rencana Dinas Sosial (Dinsos) Makassar yang akan melakukan evaluasi terhadap 2 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi perhatian Komisi D DPRD Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar Sampara Sarif mengaku dirinya mendukung jika ada evaluasi penerima PKH. Meski demikian, dukungan tersebut hanya terkait soal evaluasi pendataan penerima PKH.
“Evaluasi 2 ribu penerimaa PKH boleh saja. Tapi hanya untuk pendataan saja, bukan menghentikan secara langsung penerimanya. Jangan dulu bikin macam-macam bersihkan dan sebagainya, karena terlalu riskan,” tegas, Senin (4/3).
Ia mengaku momen Pemilu yang tersisa dua bulan lagi perlu menjadi pertimbangan agar tidak menjadi polemik nantinya.
“Saya tidak ingin, jangan sampai hal seperti itu digoreng lagi ke hal yang tidak akurat. Saya setuju, tapi momennya sekarang agak riskan,” sebutnya.
