HERALDMAKASSAR.com – Menyongsong Pilpres 2019, Bro Rivai Center (BRC) menggelar diskusi atau dialog publik yang dikemas dalam BRC table talk, di Indi Cafe, Jalan AP. Pettarani, Makassar, Minggu (10/2/2019).
Mengangkat tema “Menggali Gagasan, Visi-Misi Capres dan Kepentingan Nasional”, Founder BRC Abdul Rivai Ras menghadirkan berbagai narasumber, baik dari Pakar Ekonomi, Hukum dan Kewarganegaraan serta Politik.
Pakar Ekonomi, Syarkawi Rauf dalam pemaparannya mengatakan, situasi Pilpres sekarang ada sejumlah isu persoalan ekonomi yang dibawa oleh Jokowi dan Prabowo.
“Pertama ketimpangan, sejak dulu wacana ketimpangan itu yang diangkat, dan pemerintah dianggap lebih fokus membangun ekonomi di pulau jawa,” kata Syarkawi.
“Makanya penyebaran penduduk kita itu hanya konsentrasi di jakarta dan sekitarnya. Sementara pertumbuhan penduduk di luar jakarta itu kurang dari 10 persen,” tambahnya.
Menurut Syarkawi, gagasan yang dibawa Capres Jokowi sekarang hanya fokus infrastruktur. Sementara fokus ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau human ability tidak seimbang.
“Karena human ability ini bisa menjamin kepentingan jangka panjang. Kalau kita lihat visi misi dari pak Prabowo hampir sama dengan Jokowi, keberlanjutan human ability akan berlangsung jangka panjang, berbeda dengan hanya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Disamping itu, dia menilai, pertumbuhan ekonomi sekarang ini tidak sesuai apa yang direncanakan dari 5,4 persen, tetapi aktualnya sekarang cuma 5,1 persen. Jadi, menurut Syarkawi, perlu adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan SDM.
Sementara itu, Pakar Hukum dan Kewarganegaraan, Irsyad Dahri menilai dari sisi hukum antara Jokowi dan Prabowo tidak banyak menjanjikan.
“Keduanya tidak serius memperlihatkan cara-cara dan janji-janji dalam metode hukum, baik berhubungan reformasi hukum, pidana dan perdata,” ujarnya.
Dia juga menilai dari kasus hak asasi manusia (HAM), kebanyakan Jokowi lebih banyak menyerang kepada Prabowo dengan menyinggung masa lalu, dan Jokowi juga tidak memperlihatkan dalam menangani HAM dengan baik.
“Hukum dalam kategori korupsi juga demikian, tidak memperlihatkan janji-janji dari kedua belah pihak, baik itu dikubu Pak Jokowi maupun di Pak Prabowo, jadi belum optimal dari segi hukum yang dijanjikan,” ungkap Irsyad.
Secara politik, Mulyadi mengatakan kedua pasangan calon sama-sama mengakui baik langsung atau tidak, bahwa ada sesuatu yang tidak beres di republik ini, sehingga harus dibereskan.
Menurut Mulyadi, dari visi paslon nomor 01 mengusung Indonesia belum maju, belum berkepribadian secara politiknya. Sementara, pasangan calon nomor 02 mengusung Indonesia tidak adil dan makmur, belum berdaulat dan religius.
“Saya melihat visi dari Pak Jokowi ini adalah misi dari Pak Prabowo, begitupun sebaliknya. Mengurus Indonesia ini sangat sulit, jadi harus berhati-hati dalam berjanji, mengatur kebijakan dan menjalankan kebijakan itu,” urainya.
(MKA)
