HERALDMAKASSAR.com – Dialog pembangunan nasional kembali diadakan oleh Sekolah Kebangsaan bekerjasama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Makassar, dan Profetik Institute, dengan mengangkat tema “Posisi DPR RI dan DPD RI Mengawal Pembangunan Negara”.
Dialog berlangsung di IndiCafe, Jalan A.P Pettarani Makassar, Kamis (13/12/2018). Dengan menghadirkan sejumlah tokoh terkait sebagai pembicara dan kalangan pemuda sebagai peserta dialog.
Yudistira ANM Massardi, Budayawan Nasional yang didaulat sebagai pembicara memaparkan, betapa pentingnya sumber daya manusia (SDM) untuk melihat pembangunan sebuah negara.
“Yang harus dikelolah anggota legislatif adalah mengawal alokasi anggaran pendidikan. Tanpa pendidikan pembangunan kualitas SDM tidak akan berjalan dengan baik,” ujar Yudistira di awal pemaparannya.
Dijelaskan bahwa sebagai pelaksana legislasi, DPR harus membuat regulasi untuk mengawal pembangunan daerah dan juga harus merawat budaya lokal yang ada di daerahnya.
“Situasi kita saat ini sangat kritis, ini era yang sangat baru, generasi milenial kita sudah sangat tergantung internet, kita tidak sangat ketergantungan dengan sistem informasi dan yang tersisa hanyalah kearifan lokal. Karenanya itu harus tetap dijaga, agar bisa menjadi bekal bagi gerasi baru atau SDM kita untuk hidup di masa depan,” jelasnya.
Saran saya, nanti DPR harus buat satu UU, dimana internet sudah disediakan di seluruh tempat-tempat seperti sekolah yakni internet secara gratis, ini akan sangat membantu gerasi baru kita dalam mengetahui keadaan di sekitarnya,” tegas dia.
Pada kesempatan yang sama, Tokoh Sulawesi Selatan Syaiful Saleh mengatakan bahwa banyak orang berpendapat lembaga legislatif itu tidak perlu ada, padahal memiliki fungsi yang sangat besar dan penting.
“Makanya DPR itu menjadi keharusan orang-orang yang mengambil peran strategis ini harus paham untuk berbuat sebagaimana harusnya,” ujar Saiful.
Saiful lalu menyinggung fungsi DPD, katanya DPD itu hanya memiliki fungsi memberikan masukan tidak sampai memutuskan. Dewan Perwakilan Daerah tidak bisa berdiri sendiri.
“Nah karenaya DPD perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk memahami betul tubuh daerahnya misalnya mereka perwakilan dari Sulawesi Selatan. Pembangunan dan pertumbuhan itu harus diperhatikan dengan baik, harus dipahami oleh seorang anggota DPD,” jelasnya.
Soal pembangunan sumber daya manusia saya sangat setuju, kedepan yang diperlukan adalah pendidikan nonformal untuk diperluas. “Intinya bagaimana agar generasi sekarang ini lebih produktif untuk berinovasi. Yang mengambil perang memgelolah negara ini haruslah orang yang mampu mengelolah dirinya. Saya sangat setuju pembangunan negara harus sejalan dengan pemabngunan sumber daya manusianya,” tegasnya.
Sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 A Razak Wawo yang didaulat sebagai pembicara mengatakan, dirinya siap memberikan yang terbaik.
“Saya ingin selalu melakukan dialog hal-hal seperti ini karena pembangunan negara kita ini sejak tahun 1998 itu punya program tersendiri. 98 sampai dengan sekarang peranan dari DPR ini saya tidak melihat ada pengawalan terhadap perjalanan negara,” katanya.
Lanjut dia, itu disebabkan ketidakmampuan seorang anggota dewan, karena selama ini anggaran tidak kelihatan kerjasamanya antara pemerintah dan legislatif, sehingga pembangunan selalu ada saja masalah.
“Saya konsen kedepan kalau terpilih hal inilah menjadi fokus saya untuk mengawal anggaran yang digunakan pemerintah dalam membangun negara ini tepat sasaran,” tegas dia.
“Yang duduk di DPR adalah orang yang mampu melihat RAPBN untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tandasnya.
Turut hadir, pengamat politik kawakan di Sulsel, Arqam Azikin yang juga memberikan pandangan terkait posisi DPR RI dan DPD RI mengawal pembangunan negara.
Diakhir pemaparan masing-masing pembicara, berlangsung tanya jawab yang cukup alot bersama dengan para tokoh pemuda.(HM/IR)
Editor: Jie
