HERALDMAKASSAR.com – Alokasi anggaran Rp840 miliar yang akan dikucurkan pemerintah dinilai hanya pemborosan anggaran APBN dan sangat rawan praktek korupsi.
Hal tersebut ditegaskan Ikatan Guru Indonesia (IGI), menurutnya Rp840 miliar berbanding Rp4 miliar hanya peningkatan kompetensi anak didik yang belum jelas arahnya dan kompetisinya dipertanyakan karena tidak adanya survei yang dilakukan pihak pemerintah akan peningkatan MGMP selama ini.
Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Umum IGI mengungkapkan, anggaran Rp840 miliar itu bukan duit kecil, bisa mengangkat lebih dari 20.000 guru PNS baru.
“Kami di IGI sudah buat hitungan dengan GTK saat masih dibawah Plt Dirjen GTK, pak Hamid Muhammad, IGI hanya butuh Rp3,6 miliar untuk melatih 100.000 guru se-Indonesia sebagai stimulan dan itu bisa berefek ke 3 juta guru dalam 2 sampai tahun ke depan, tapi mereka ngotot dengan cara mereka, dan ini bukan hanya akan membuat program ini gagal tetapi malah akan merusak mental guru,” ungkap Ramli Rahim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/11).
“Padahal baru saja pengadaan fisik bangunan diambil alih kementerian PUPR, ini malah ditempuh lagi cara lama formulasi baru yang sudah terbukti gagal dalam upaya peningkatan kompetensi guru Indonesia,” sambungnya.
Dia mengatakan, Kemendikbud mestinya mengecek langsung bukan sekedar menerima laporan, berapa banyak MGMP yang hidup dan beraktifitas maksimal.
“Paling juga MGMP yang ditangani, hanya teman-teman IGI, selebihnya betul kata FSGI, meski tak semuanya, tetapi “Makan Guyon Minum Pulang” adalah kepanjangan yang cocok buat banyak MGMP, meskipun tentu saja tak semuanya seperti itu hanya mayoritas,” tegasnya.
“Sebaiknya Kemendikbud membuat survei kondisi siswa sebelum program ini jalan dan kembali melakukan survei akhir setelah program ini tuntas, sejauh mana pengaruh Rp840 miliar ini terhadap peningkatan kualitas anak didik, bukan sekedar menerima laporan pelaksanaan kegiatan saja. Mari berjuang bersama untuk kualitas pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.(*)
(HM/IR)
